Jaksa meyakini Tom Lembong telah merugikan keuangan negara hingga Rp 515,4 miliar akibat kebijakannya terkait impor gula pada periode 2015-2016.
Angka ini, menurut jaksa, merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp 578,1 miliar berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut surat dakwaan, perbuatan Tom Lembong yang menjadi pangkal masalah adalah memberikan izin kepada delapan perusahaan swasta untuk mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP).
“Padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ungkap jaksa dalam sidang dakwaan, Kamis (6/3/2025).
Jaksa berpendapat bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula, Tom Lembong seharusnya menunjuk BUMN.
Namun, ia justru memberikan penugasan kepada sejumlah koperasi hingga menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk bekerja sama dengan produsen gula rafinasi swasta.
Skema ini diduga telah menciptakan pengaturan harga di atas Harga Patokan Petani (HPP).
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN,” tegas jaksa.
Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Drama Sidang Tom Lembong: Dakwaan Dianggap Janggal karena Jokowi dan Rini Soemarno Tak Dihadirkan
