Infografis
Suara.com - Nama Muhammad Fadhil Arief, Bupati Batanghari, jadi sorotan usai insiden pelepasan balon yang terjadi dalam pelantikan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Senin (14/7/2025).
Di balik kontroversi tersebut, publik juga menyoroti kekayaan Bupati Batanghari yang terus meningkat selama menjabat. Berapa kekayaannya?
Berdasarkan data resmi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan Muhammad Fadhil Arief per 6 Maret 2025 tercatat mencapai Rp11,6 miliar.
Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan jika dibandingkan saat pertama kali ia menjabat sebagai bupati pada 2021, di mana kekayaannya tercatat Rp 6,2 miliar.
Artinya, dalam lima tahun masa jabatannya, kekayaan Fadhil meningkat hampir Rp 5 miliar. Kenaikan ini didominasi oleh aset properti dan kas yang dimiliki pribadi maupun bersama keluarga.
Dalam laporan tersebut, Fadhil memiliki sejumlah aset sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari hingga Kota Jambi senilai Rp5,8 miliar.
- Satu unit mobil Pajero Sport dengan nilai Rp380 juta.
- Harta bergerak lainnya senilai Rp1,5 miliar.
- Kas dan setara kas sebesar Rp4,5 miliar.
Meski memiliki harta miliaran rupiah, Fadhil tercatat juga memiliki utang senilai Rp715 juta. Dengan demikian, kekayaan bersihnya tetap terjaga di atas angka Rp10 miliar.
Viral karena Insiden Pelantikan PPPK
Baca Juga: Siapa Muhammad Fadhil Arief? Bupati Batanghari Viral Marah Gegara Balon Terbang dan Tahan SK PPPK
Nama Bupati Fadhil kembali menjadi perbincangan publik setelah video pelepasan balon saat pelantikan PPPK viral di media sosial. Balon dilepaskan sebelum aba-aba resmi, menyebabkan acara menjadi ricuh dan kabarnya membuat Fadhil marah.
Dalam video yang tersebar, terdengar suara pemandu acara menyebut bahwa momen tersebut seharusnya hanya untuk foto bersama, bukan pelepasan balon. Setelah insiden tersebut, muncul isu bahwa SK PPPK urung diserahkan sebagai bentuk teguran.
Namun Bupati Fadhil membantah hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pembagian SK memang dijadwalkan di kantor masing-masing, bukan di lokasi pelantikan. "Dibagikan tidak di lapangan, biar jangan salah kasih," tegasnya.
Sebanyak 1.077 pegawai PPPK akan tetap menerima SK secara terpisah. Meski demikian, Fadhil mengaku kecewa dengan kurangnya ketertiban selama acara.
