Skandal Beras Oplosan Rp100 T: Titiek Soeharto Murka, Janji Cecar Mentan di Senayan

Suara.com - Praktik culas pengoplosan beras premium yang diduga merugikan konsumen hingga Rp100 triliun per tahun memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku, termasuk perusahaan besar yang diduga terlibat, demi memberikan efek jera.

Reaksi ini menguat seiring desakan dari pegiat konsumen yang menagih janji menteri pertanian (mentan) untuk tidak sekadar menyampaikan temuan ke publik tanpa ada langkah hukum yang konkret.

"Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi," kata Titiek Soeharto dengan nada tegas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Titiek menegaskan bahwa praktik ilegal ini harus segera ditertibkan dan pelakunya dihukum berat agar tidak terulang kembali.

Menurutnya, skandal ini mengganggu upaya bersama untuk mencapai swasembada pangan nasional.

"Saya rasa harus ditindak lah, supaya ada efek jera," ujarnya.

"Kita semua ini lagi pengin swasembada, pengin meningkatkan urusan pangan. Kita sama-sama bareng-bareng lah semuanya, supaya tertib."

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Komisi IV DPR RI akan segera meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Pertanian dalam rapat kerja terdekat.

"Oh, kita hampir setiap minggu ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti akan kami tanyakan," katanya.

Sebelumnya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) melalui ketuanya, Tulus Abadi, telah mendesak Mentan Andi Amran Sulaiman untuk tidak berhenti pada wacana.

Tulus menyoroti pernyataan Mentan mengenai dugaan peredaran beras premium oplosan dari merek-merek ternama yang nilainya sangat fantastis.

Menurut Tulus, pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga, baik dalam bentuk kebijakan maupun proses penegakan hukum yang jelas.

"Mentan seharusnya tidak hanya menginformasikan itu pada publik, tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi hukum dan kebijakan antar kementerian dan lembaga, agar info itu tidak berhenti pada aspek 'omon-omon' saja," tegas Tulus dalam keterangan resminya.