Suara.com - Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat kemandirian fiskal melalui strategi optimalisasi pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan yang nyata.
Strategi ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah yang digelar di Aula Kecamatan Balung, Rabu (16/7/2025). Acara ini mempertemukan jajaran Bapenda, perangkat kecamatan, pemerintah desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (TP3D) untuk menyamakan pemahaman soal pentingnya pajak sebagai penggerak utama pembangunan.
Sekretaris Bapenda Jember, Bagas Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya sedang memperkuat lima pilar utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lima pilar tersebut adalah: optimalisasi potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, pengawasan dan penegakan hukum, serta transparansi pengelolaan.
“Pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bisa dirasakan langsung,” tegas Bagas.
Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda telah menghadirkan sistem digital seperti e-PBB dan e-BPHTB yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara daring. Saat ini, Pemkab Jember mengelola 12 jenis pajak daerah, termasuk dua yang baru ditambahkan: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Jenis pajak lainnya meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta PBB-P2 dan BPHTB.
Dalam pemaparannya, Hendra Surya Putra, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, menyoroti pentingnya pemetaan potensi serta edukasi publik untuk mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Sedangkan Arif Yudho, Kabid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, menekankan bahwa transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
Sementara itu, Mega Wulandari Kabid Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, menyampaikan bahwa Bapenda telah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital guna menutup celah kebocoran pendapatan.
Dari sisi pembangunan, optimalisasi pajak langsung diarahkan untuk membiayai program prioritas Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait. Hal ini disampaikan oleh Dima Akhyar, Wakil Ketua TP3D Jember, yang menyebut pajak sebagai fondasi utama pembiayaan tujuh agenda pembangunan: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, digitalisasi layanan, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.
Baca Juga: BRILiaN Way: BRI Transformasi Culture Menuju One of The Most Profitable Bank in Southeast Asia
“Semua program butuh biaya. Dan pembiayaan itu bersumber dari partisipasi nyata masyarakat lewat pajak,” ujar Dima.
Ia menambahkan, pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan konkret masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, perbaikan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan keluarga miskin ekstrem.
Dukungan terhadap strategi ini juga datang dari Camat Balung, Muhammad Farid Wajdi. Menurutnya, pajak harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kalau masyarakat tahu pajaknya dipakai untuk memperbaiki jalan di kampung mereka atau membiayai beasiswa anak-anak mereka, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Dengan strategi yang terukur dan berbasis digital, Bapenda Jember terus menegaskan komitmennya dari pajak yang dihimpun, pembangunan dijalankan. ***
