Wamen Rangkap Komisaris, Mentrans Sebut 'Tiru Singapura': Agar Tak Ada Alasan Cari Sesuap Nasi Haram

Suara.com - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkap alasan di balik pengangkatan sejumlah wakil menteri atau wamen di Kabinet Merah Putih yang rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan para pejabat hidup berkecukupan sehingga tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Pencanangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 dan Perancangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi.

Iftitah menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto kerap menekankan kepada jajarannya untuk tidak melakukan korupsi.

Sebagai langkah preventif, Prabowo memastikan para pembantunya hidup dalam kecukupan.

"Kami sendiri, saya maksudnya, dan Wakil Menteri sebagai kepanjangan tangan dari bapak presiden berada di Kementerian Transmigrasi ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kehidupan masing-masing,” kata Iftitah di Balai Makarti, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Tak Cari 'Sesuap Nasi Haram'

"Bahkan sekarang mengapa wamen itu diberikan juga posisi sebagai komisaris dalam rangka supaya tidak ada lagi alasan untuk mencari-cari sesuap nasi dari tempat yang tidak halal, yang tidak sepatutnya," tambah dia.

Purnawirawan TNI itu menyatakan bahwa kebijakan ini mengambil contoh dari praktik yang diterapkan di Singapura, lantaran kebutuhan pejabat negara dicukupi terlebih dahulu untuk mencegah korupsi.

“Ini juga belajar contoh misalkan benchmark dari Singapura. Singapura sebelum mereka dilarang korupsi, kebutuhannya dicukupi,” ujar Iftitah.

Menyinggung soal kesejahteraan aparatur negara secara lebih luas, Iftitah mengisyaratkan adanya hubungan timbal balik antara kesejahteraan dan kinerja.

“Lalu bagaimana dengan pegawai? Pak, kami juga butuh kesejahteraan. Ini nanti akan timbal balik,” lanjut dia.

Atas kebijakan ini, Iftitah pun menyampaikan rasa syukurnya kepada negara dan Presiden Prabowo Subianto yang telah memastikan kesejahteraan para pejabat dan pegawainya.

Sebelumnya diberitakan, tercatat ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan menjadi komisaris di sejumlah BUMN.