Suara.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta semua pihak bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba.
Seperti patroli terpadu, pemetaan daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan tokoh adat dan agama dalam kampanye pembakaran lahan.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong saat membacakan arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kawasan Geopark Danau Toba, yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis 17 Juli 2025.
"Dalam beberapa bulan ini, laporan Karhutla terus mengancam keberlanjutan kawasan, merusak keanekaragaman hayati, mengganggu pariwisata, dan menurunkan kualitas udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat," katanya.
Togap menyampaikan, berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terjadi 80 kejadian Karhutla sejak 1 Juni-13 Juli 2025 dengan luas sekitar 1.804,95 hektare.
Dari 80 kejadian tersebut, tercatat 40 kejadian berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang meliputi wilayah tujuh kabupaten. Sementara 40 kejadian lagi berada di luar wilayah KSPN, yang meliputi 14 kabupaten/kota.
Sebagaimana diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yang memiliki nilai ekologis, geologis, dan budaya yang sangat tinggi.
Namun kawasan ini juga rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembakaran lahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih melaporkan, data Karhutla di luar KSN Danau Toba seperti Kabupaten Tapanuli Tengah (10 kejadian), Padanglawas Utara (7), Sibolga (5), Langkat (4), Labuhanbatu Utara (2), Nias Utara 2), Padang Lawas (2), Tapanuli Selatan (2), Batubara (1), Deli Serdang (1), Mandailing Natal (1), Nias Barat (1), Sergai (1), dan Kota Padangsidimpuan (1).
Sedangkan Karhutla yang terjadi di wilayah KSPN meliputi Kabupaten Samosir (12), Toba (9), Karo (8), Simalungun (4), Humbanghasundutan (3), Tapanuli Utara (2), dan Dairi (3).
"Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla," katanya.
