REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih kini menjadi medan pertempuran gagasan.
Jauh dari sekadar perubahan papan nama, langkah ini dibedah habis oleh kalangan akademisi sebagai cermin kebijakan publik yang tuli, boros, dan lebih mencerminkan selera pribadi penguasa ketimbang kebutuhan nyata rakyat.
Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Suwatno, menjadi salah satu suara paling keras yang membongkar logika di balik kebijakan yang ia sebut "politis daripada rasional" ini.
Baginya, nama "Welas Asih" yang indah justru menutupi sebuah keputusan yang minim welas asih pada proses demokrasi dan anggaran publik.
Monolog Kekuasaan Tanpa Dengar Suara Rakyat
Pertanyaan paling fundamental yang dilontarkan Suwatno adalah soal proses. Di alam demokrasi, sebuah kebijakan yang berdampak luas seharusnya lahir dari dialog. Namun, dalam kasus ini, ia menuding adanya monolog kekuasaan.
"Apakah pernah dilakukan survei atau minimal public hearing? Apakah ada aspirasi masyarakat yang benar-benar menuntut penggantian nama? Ataukah ini sekadar refleksi selera pribadi yang dibungkus dalam dalih kebudayaan?" gugat Suwatno dalam keterangannya dikutip dari ANTARA, Kamis (17/7/2025).
Baginya, ini adalah gejala berbahaya di mana pemerintah daerah bertindak gegabah tanpa riset sosial yang memadai.
Penamaan institusi publik, tegasnya, bukanlah ranah privat kepala daerah, melainkan milik rakyat yang harus mencerminkan aspirasi mereka.
Jika tidak, "maka kebijakan ini tak ubahnya menjadi simbolisasi kekuasaan yang tidak menyentuh kebutuhan publik secara nyata."
Sibuk Poles Simbol, Abaikan Substansi Layanan
Kritik paling tajam diarahkan pada prioritas pemerintah. Di saat rumah sakit mungkin masih bergelut dengan antrean panjang, kelambanan layanan, atau kekurangan sumber daya, energi dan anggaran justru dialihkan untuk proyek "ganti nama".
"Jika layanan kesehatan masih lamban, antrean pasien masih panjang, keluhan masyarakat masih banyak, maka mengganti nama tidak akan membawa perubahan berarti. Malah justru bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk mengurus simbol ketimbang substansi," ucapnya.
Suwatno mengingatkan bahwa branding bukan sekadar mengganti logo di kop surat atau baliho. Nama "Al Ihsan" adalah sebuah merek yang telah tertanam dalam benak masyarakat Jawa Barat.
Mengubahnya berarti mengulang proses membangun kepercayaan dari nol dan membakar investasi memori kolektif yang tak ternilai. Belum lagi konsekuensi biaya raksasa yang mengikutinya.
"Mulai dari cetak ulang dokumen, desain ulang atribut visual, penggantian logo di ambulans, seragam, bangunan, papan petunjuk arah, hingga sistem informasi digital," rincinya. Sebuah pemborosan anggaran untuk sesuatu yang tidak mendesak.
Gagal Paham Sejarah: Menyoal 'Al Ihsan' yang Dianggap Asing
Dalih budaya yang mungkin menjadi dasar perubahan nama ini pun dipatahkan mentah-mentah. Suwatno menegaskan bahwa nama "Al Ihsan"—yang berarti kebaikan, keikhlasan, dan pelayanan optimal—justru sangat sejalan dengan nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal.
Ia menyoroti bahwa Islam dan nama bernuansa Arab bukanlah hal asing bagi masyarakat Sunda yang memiliki hubungan historis dan kultural yang erat.
Menjadikan nama "Al Ihsan" sebagai masalah adalah sebuah kegagalan dalam membaca realitas sosial.
"Bahkan nama 'Ihsan' sendiri lebih netral dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan nama tokoh penyebar agama Islam yang lebih 'ideologis'," ujarnya, mencontohkan RSUD Syekh Yusuf di Gowa.
Pada akhirnya, polemik ini bukanlah sekadar tentang dua nama. Ini adalah pertarungan antara kebijakan yang berbasis data dan aspirasi melawan keputusan yang berbasis intuisi dan selera.
"Jika memang ingin menghadirkan wajah baru bagi rumah sakit kebanggaan Jawa Barat," pungkur Suwatno, "maka mulailah dari hal yang esensial: meningkatkan mutu pelayanan."
TERPOPULER