Infografis
Suara.com - Polemik hukum terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru dengan penanganan yang terpisah antara Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.
Mantan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, tampil memberikan analisis tajam mengenai dualisme penanganan ini, memberikan pencerahan mengapa kedua institusi tersebut menempuh jalur yang berbeda meski objeknya sama.
Sebagai seorang yang pernah memimpin lembaga reserse tertinggi di Polri, pandangan Susno menjadi krusial untuk membedah kompleksitas hukum yang menjerat nama Presiden dan menyeret pakar telematika Roy Suryo.
Dalam analisisnya, Susno Duadji menegaskan bahwa publik perlu memahami fundamental perbedaan antara kasus yang diusut Bareskrim dan yang kini ditangani Polda. Menurutnya, ini adalah dua entitas perkara yang tidak bisa dicampuradukkan.
"Kasus di Bareskrim dan Polda adalah perkara yang berbeda, meskipun objeknya sama (ijazah)," ujar Susno Duadji dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Vidoe Nusantara TV dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Ia menguraikan, temuan Bareskrim sebelumnya, termasuk hasil dari laboratorium kriminalistik (labkrim), belum memiliki kekuatan hukum mengikat atau berstatus "pro justisia".
Statusnya masih sebatas informasi intelijen atau penyelidikan awal. Oleh karena itu, ketika Polda menangani laporan baru, mereka wajib hukumnya untuk melakukan pengujian ulang dari nol.
Hasil dari Bareskrim tidak bisa serta-merta "dioper" untuk digunakan dalam penyidikan di Polda.
Beda Fokus: Keaslian Dokumen vs Pencemaran Nama Baik
Baca Juga: Dino Patti Djalal Unggah Ijazah S3 Sembari Senggol Jokowi, Kebanting!
Perbedaan paling mendasar terletak pada fokus penyelidikan. Susno memaparkan bahwa Bareskrim sebelumnya bergerak untuk menguji keaslian fisik ijazah, di mana hasilnya menyimpulkan dokumen yang beredar adalah identik.
Sementara itu, Polda kini menangani kasus dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, yaitu delik pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, Roy Suryo berstatus sebagai pihak terlapor atas dugaan menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi terkait ijazah tersebut.
"Klaim Roy Suryo sebagai seorang ahli tidak secara otomatis membebaskannya dari status terlapor jika ia menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik," jelas Susno, menekankan bahwa status keahlian tidak memberikan imunitas hukum.
Kredibilitas UGM dan Ijazah Asli Jadi Kunci
Susno Duadji juga menyoroti titik sentral dari polemik ini, yaitu perbandingan antara ijazah asli dengan salinan atau gambar yang beredar di ruang publik. Menurutnya, sumber ijazah yang diperdebatkan di masyarakat seringkali tidak jelas asal-usulnya.
"Ijazah asli hanya ada satu dan dipegang oleh pemiliknya," tegas Susno.
Ia menunjuk Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penerbit yang sah dan Presiden Jokowi sebagai pemilik tunggal ijazah tersebut.
Pernyataan resmi dari UGM yang mengonfirmasi keabsahan ijazah, ditambah kredibilitas laboratorium forensik Polri yang berstandar internasional, menjadi pilar utama dalam pembuktian.
Mengenai desakan publik agar Presiden menunjukkan ijazah aslinya, Susno menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menunjukkannya kepada setiap orang.
Namun, ia memastikan bahwa dalam proses penyelidikan, ijazah asli tersebut sudah pernah diperlihatkan kepada aparat. Jika kasus naik ke tahap penyidikan penuh, ijazah itu wajib disita oleh penyidik sebagai barang bukti utama.
Menatap ke depan, Susno membeberkan ada tiga skenario akhir dari kasus yang ditangani Polda. Pertama, kasus dapat dihentikan (SP3) jika alat bukti tidak mencukupi.
Kedua, kasus berlanjut ke pengadilan namun berakhir dengan vonis bebas. Ketiga, penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, di mana Presiden Jokowi selaku pelapor mengambil inisiatif untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum.
