Infografis
Suara.com - Di tengah upaya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia, aparat kepolisian justru mengungkap praktik tambang batu bara ilegal yang mencoreng kawasan konservasi di sekitar wilayah strategis tersebut.
Aktivitas ilegal ini telah berlangsung hampir satu dekade dan ditaksir merugikan negara hingga Rp 5,7 triliun.
Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa pertambangan liar itu dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), sejak 2016.
"Hingga kini bukaan tambang tercatat telah mencapai seluas 160 hektare," katanya kepada wartawan di Surabaya, melansir dari ANTARA, Kamis, 17 Juli 2025.
Hasil penelusuran Polri menunjukkan bahwa batu bara yang ditambang secara ilegal tersebut dikemas dalam karung, disimpan di stockroom, dan didistribusikan melalui jalur laut.
Jalur distribusi melibatkan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal, Palembang, hingga ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Lebih mencengangkan, batu bara hasil tambang ilegal tersebut bahkan dipoles menjadi seolah-olah legal.
Polisi menemukan keterlibatan dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) produksi, yakni MMJ dan BMJ, yang diduga memberikan dokumen legal untuk pengiriman batu bara dari tambang ilegal tersebut.
Sejauh ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka: dua orang berinisial YH dan CH sebagai penjual, serta MH yang berperan sebagai pembeli dan penjual ulang hasil tambang ilegal tersebut.
Baca Juga: Polri Sita 248 Peti Kemas Batu Bara Ilegal, 3 Tersangka Ditahan
"IKN merupakan marwah dari pemerintah, jadi kita harus clear and clean-kan. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan di kawasan IKN," tegas Brigjen Nunung.
Kerugian akibat aktivitas tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak ekosistem konservasi yang menjadi bagian penting dari kawasan penyangga IKN.
Polisi menegaskan bahwa penyidikan terus berjalan dan pengembangan kasus akan menjerat pelaku-pelaku lainnya.
"Kami memburu otak pelaku hingga para penadahnya. Karena kegiatan pertambangan ilegal ini telah berlangsung lama, kami dapat menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, selain dengan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara," ungkap Nunung.
Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bahwa kawasan IKN bukan tempat bagi praktik-praktik ilegal, dan bahwa keberlanjutan pembangunan ibu kota baru harus dilindungi dari ancaman ekonomi dan lingkungan.
