Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan bahwa telah dua kali secara tegas melarang diadakannya acara pesta rakyat yang berujung ricuh dan menewaskan tiga orang tersebut.
Kekhawatiran tersebut seolah menjadi firasat yang terbukti.
Kekinian, Dedi Mulyadi tidak hanya berduka, tetapi juga menyatakan ikut bertanggung jawab penuh atas insiden tragis yang mencoreng hari bahagia keluarganya.
Saat berada di RSUD dr Slamet, Garut, Dedi Mulyadi dengan nada penuh penyesalan menceritakan bahwa sudah mengingatkan putranya akan risiko menggelar acara yang melibatkan massa dalam jumlah tak terduga.
Ia mengaku hanya menyetujui dua agenda, yakni resepsi pernikahan formal dan pertemuan terbatas dengan warga di malam hari.
"Yang acara makan bersama warga ini saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena tidak bisa kita prediksi jumlah yang hadir," ungkap Dedi Mulyadi seperti dilansir Harapan Rakyat-jaringan Suara.com, Sabtu (19/7/2025).
Firasat KDM akhirnya kejadian. Ribuan warga yang antusias berebut makanan gratis di area pendopo menciptakan kekacauan yang tak terkendali, menyebabkan beberapa orang terinjak-injak hingga meninggal dunia.
"Peristiwa ini pun saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar, memang ada kegiatan apa? ternyata ada kegiatan," ujarnya.
Meski larangannya tidak diindahkan, Dedi Mulyadi tidak mencari kambing hitam.
Sebagai orang tua dari mempelai pria, ia mengambil alih tanggung jawab moral dan materiil atas musibah tersebut.
Ia segera memberikan santunan kepada keluarga korban tewas yang terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota polisi.
"Sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya. Saya sudah menyampaikan santunan sebesar Rp150 juta dan mempelai Rp100 juta. Jadi Rp 250 juta," katanya.
Membuka Pintu Investigasi Polisi
Lebih jauh, Dedi Mulyadi menunjukkan sikap transparansi penuh dengan mempersilakan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas insiden maut ini.
Ia menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum untuk menemukan siapa pihak yang lalai dan harus bertanggung jawab secara hukum.
TERPOPULER
