REGIONAL:
Suara.com - Gelombang protes yang menuntut penurunan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen ternyata tidak satu suara. Pasca "Aksi 177" di Monas, kini muncul suara tandingan yang kuat dari para pengemudi ojek online (ojol) yang setiap hari merasakan langsung denyut nadi aspal.
Mereka justru mendukung skema komisi 20 persen dan menolak rencana aksi lanjutan pada 21 Juli mendatang.
Bukan tanpa alasan, ribuan driver aktif dari empat komunitas besar di wilayah penyangga Jakarta, Relawan Driver Grab Bogor, ADGI Tangerang, KBGB Border Town Depok, dan Ladies Online Cibinong memilih untuk buka suara.
Bagi mereka, wacana pemangkasan komisi adalah langkah populis yang justru berisiko menjadi bumerang, mengancam stabilitas order dan fasilitas yang mereka nikmati.
Argumen utama mereka sederhana, potongan 20 persen bukanlah uang yang hilang begitu saja. Heri Dinata, Ketua Relawan Driver Grab Bogor, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah "bahan bakar" yang menjaga mesin ekosistem tetap berjalan.
“Kami memahami bahwa potongan 20 persen digunakan oleh aplikator untuk menjaga kestabilan layanan. Melalui skema ini, kami sebagai mitra masih mendapatkan aliran order yang stabil, promo-promo pelanggan tetap berjalan, dan driver mendapatkan asuransi, perlindungan keselamatan, serta layanan bantuan 24 jam. Itu semua membuat kami bisa bekerja lebih tenang,” kata Heri, dalam pesan yang diterima, Sabtu 19 Juli 2025.
Lebih jauh, ia menunjuk fasilitas konkret seperti GrabBenefits yang memberikan diskon untuk layanan kesehatan, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan harian.
“Potongan ini kembali ke kami dalam bentuk program-program yang jelas terasa manfaatnya. Yang penting kami bisa membawa pulang penghasilan yang layak untuk keluarga, tanpa harus khawatir dengan perubahan sistem yang justru bisa membuat semuanya kacau,” tambah Heri.
Pandangan ini diamini oleh Didik Ari Wibowo dari ADGI Tangerang.
“Potongan ini sepadan dengan layanan dan dukungan yang kami dapatkan. Kami masih bisa mengakses layanan Grab Driver Center, asuransi, dan fasilitas darurat jika ada insiden di lapangan,” ujarnya.
Ancaman Order Sepi Jika Komisi Dipangkas
Kekhawatiran terbesar para driver ini bukanlah pada angka potongan, melainkan pada dampaknya terhadap volume order harian. Heru Widigdo, Ketua KBGB Border Town Depok, menyoroti logika pasar yang sering dilupakan dalam tuntutan aksi.
“Kalau komisi dipaksakan turun jadi 10 persen, maka otomatis kemampuan perusahaan untuk memberikan promo dan bonus kepada pelanggan dan driver juga ikut menurun. Ini justru bisa berdampak menurunkan volume order, dan ujung-ujungnya merugikan kami juga. Maka kami mendukung komisi tetap 20 persen, asal transparan dan manfaatnya tetap kami rasakan,” papar Heru.
Perspektif unik datang dari Lilis Suryani, ketua komunitas khusus perempuan, Ladies Online Cibinong. Baginya, stabilitas dan fitur keamanan adalah segalanya.
“Bagi kami, perempuan yang mencari nafkah dari jalanan, stabilitas platform sangat penting. Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena itu sebanding dengan perlindungan dan fitur-fitur keamanan yang kami nikmati dari aplikasi,” jelas Lilis.
Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap narasi penurunan komisi, yang menurutnya sering digaungkan oleh pihak yang tidak lagi aktif di jalan.
“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan opini atau tekanan politik dari mereka yang sudah tidak lagi narik. Kami yang masih aktif inilah yang merasakan dampaknya langsung. Jadi dengarkan kami yang berada di lapangan setiap hari,” tegasnya.
Karena perbedaan pandangan mendasar inilah, keempat komunitas tersebut secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi unjuk rasa pada 21 Juli yang diinisiasi oleh kelompok seperti Garda, karena tuntutan tersebut "tidak sepaham dengan hati nurani" mereka.
Mereka kini menyerukan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lebih bijak dan mendengarkan aspirasi dari para driver aktif sebelum mengubah kebijakan yang dapat mengguncang ekosistem yang sudah mapan.
TERPOPULER
