Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus akan segera naik ke tahap penyidikan. Hal ini membuka kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat dalam skandal yang diduga terjadi selama bertahun-tahun.
Sinyal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
“Dalam waktu dekat mudah-mudahan kami sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya sebagaimana dilansir Antara, Minggu (20/7/2025).
Oleh karena itu, Asep meminta dukungan dari masyarakat agar proses hukum ini dapat berjalan lancar.
“Beberapa telah kami minta keterangan terkait masalah haji. Ya, mohon di-support (didukung, red.),” katanya.
Langkah KPK ini semakin serius setelah sebelumnya memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Tak main-main, nama-nama yang dipanggil termasuk ustadz Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada kesempatan berbeda juga telah menyatakan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya praktik lancung yang mungkin sudah berlangsung lama.
Untuk tahun 2024 sendiri, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim telah menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tersebut 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, yang menjadi salah satu titik awal penyelidikan.
Baca Juga: Silsilah Keluarga Ustaz Khalid Basalamah, Dai Kondang yang Diperiksa KPK Kasus Kuota Haji
