Bongkar 'Serakahnomics' Warisan Jokowi, Langkah Berani Prabowo Terancam Dijegal Partai Pragmatis?

Suara.com - Genderang perang terhadap korupsi di era pemerintahan baru terus ditabuh, namun bayang-bayang masalah sistemik dari rezim sebelumnya masih begitu pekat.

Analis politik Syahganda Nainggolan secara blak-blakan mengungkap istilah "Serakahnomics" sebagai penyakit kronis yang diwariskan, sekaligus menyoroti dilema yang dihadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam diskusi panas di podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute itu membedah bagaimana ambisi kekuasaan dan praktik rasuah telah menjadi sebuah sistem yang mengakar kuat di Indonesia.

Apa Itu "Serakahnomics"? Penyakit Kronis Warisan Rezim Terdahulu

Syahganda Nainggolan kembali mempopulerkan istilah ciptaannya, "Serakahnomics", untuk menggambarkan sebuah kondisi yang lebih dari sekadar korupsi biasa.

Menurutnya, ini adalah sebuah ideologi kerakusan yang lahir dari ambisi kekuasaan tak terbatas yang berdampak langsung pada ekonomi dan nasib rakyat.

"Serakahnomics itu istilah yang menggambarkan ambisi kekuasaan keluarga dan praktik korupsi yang merajalela," tegas Syahganda dikutip dari YouTube.

Ia menyebut bahwa "Serakahnomics" ini merupakan "air bah" yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru.

Istilah ini bukan isapan jempol, mengingat Prabowo Subianto sendiri pernah menyinggung perilaku pengusaha yang 'kacau', menandakan adanya kesadaran di level elite mengenai bobroknya sistem.

Dengan lugas, Syahganda mengarahkan warisan masalah ini pada era sebelumnya.

"Tantangannya adalah 'air bah' Serakahnomics warisan Jokowi," ujarnya, menyiratkan bahwa PR besar Prabowo adalah membersihkan sistem yang telah dibiarkan mengakar selama bertahun-tahun.

Prabowo 'Gebuk' Koruptor Kelas Kakap, Kejaksaan Agung dan TNI Jadi Ujung Tombak

Di tengah pesimisme tersebut, Syahganda memberikan catatan positif terhadap langkah awal yang ditunjukkan Prabowo Subianto.

Ia menilai ada kemauan politik yang kuat untuk mulai membongkar praktik korupsi, terutama dengan menjadikan Kejaksaan Agung sebagai garda terdepan yang didukung penuh oleh militer.

"Apresiasi diberikan kepada Prabowo atas upaya pemberantasan korupsi melalui Kejaksaan yang di-backup TNI," kata Syahganda.

Langkah ini terbukti efektif. Sejumlah kasus megakorupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah mulai diungkap ke publik, memberikan harapan baru.

"Banyak kasus besar dibongkar, termasuk di Pertamina dan kasus timah," ungkapnya. Aksi "gebuk" koruptor kelas kakap ini menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo tidak main-main dengan janjinya memberantas korupsi.

Dilema Prabowo: Dikelilingi Partai Pragmatis, Mampukah Berantas 'Air Bah' Korupsi?

Namun, pujian itu datang dengan sebuah peringatan keras. Syahganda Nainggolan menyoroti batu sandungan terbesar yang ironisnya datang dari lingkaran terdekat Prabowo sendiri: koalisi partai politik pendukungnya.

Ia khawatir semangat pemberantasan korupsi akan layu sebelum berkembang akibat kepentingan politik transaksional.

"Persekutuan Prabowo dengan partai-partai yang pragmatis dan tidak ideologis menjadi kendala," jelasnya.

Kondisi ini menciptakan sebuah dilema pelik. Di satu sisi, Prabowo menunjukkan taringnya melalui Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, ia harus menjaga stabilitas politik dengan mengakomodasi partai-partai yang menurut Syahganda tidak memiliki basis ideologi yang jelas dalam melawan korupsi.

Pertarungan antara idealisme pemberantasan "Serakahnomics" dan realitas politik pragmatis ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Prabowo.