Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap usulan pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Bambang Kusumanto saat hendak menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Bambang menganggap usulan yang disampaikan Fraksi Gerindra DPRD DKI itu cukup menarik.
"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," ujar Bambang di Gedung DPRD DKI, Senin (21/7/2025).
"Sebelum saya menyampaikan pandangan umum dari partai amanat nasional, perkenankan Saya memberi sedikit komentar," lanjut Bambang.
Menurutnya, usulan tersebut perlu didukung agar bisa segera direalisasikan oleh Pemprov DKI.
"Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungannya pada usulan ini, Bambang pun menyampaikan pantun mengenai janda.
"Dan sebagai penghargaan serta dukungan saya perkenanankan saya membacakan sebuah pantun," ucapnya.
Baca Juga: Kartu Janda Jakarta Diusulkan Gerindra, Diklaim Bikin Sejahtera
"Tanah manggis dalam bejana, naik kuda depan pagoda. Banyak gadis penuh pesona, namun janda lebih menggoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan pada para janda, khususnya yang tidak mampu secara ekonomi.
Usul tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Jamilah mengatakan, usul pembuatan KJJ ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang meminta adanya program penunjang kesejahteraan sosial bagi kaum janda di Ibu Kota.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," ujar Jamilah di Gedung DPRD DKI, Senin (21/7/2025).
