90.000 Hektar untuk Gajah Aceh: Langkah Heroik Prabowo atau Sekadar Pencitraan?

Muhammad Ilham Baktora, Hiskia Andika Weadcaksana

Selasa, 22 Juli 2025 | 17:30 WIB
90.000 Hektar untuk Gajah Aceh: Langkah Heroik Prabowo atau Sekadar Pencitraan?
Ilustrasi Gajah Sumatera di kawasan Air Sugihan Sumatera Selatan [dok]

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan lahan seluas 90.000 hektare di Aceh untuk kawasan perlindungan gajah.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) kemarin.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM Wisnu Nurcahyo, penyerahan lahan untuk konservasi gajah merupakan langkah yang luar biasa.

Terlepas dari jumlah luasan lahan yang akan digunakan.

Namun ada hal yang kemudian perlu diingat terkait konservasi khususnya gajah.

Terlebih mengenai efektivitas konservasi yang tetap bergantung pada kepastian status lahan dan kesesuaian habitat.

"Kalau ingin dibuat seperti taman nasional akan lebih bagus. Tapi tantangan terbesarnya memang status lahan yang sering tumpang tindih dengan kebun sawit, tambang, dan permukiman masyarakat," kata Wisnu, pada Selasa (22/7/2025).

Disampaikan Wisnu, konservasi gajah yang ideal harus meliputi habibat asli dari hewan tersebut.

Termasuk wilayah yang masih menyediakan pakan dan air alami.

Bukan di areal bekas perkebunan atau dekat pemukiman. Selain itu, dia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan LSM dalam proses konservasi, selain dukungan dari organisasi seperti WWF.

"Pemerintah sudah punya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah, tinggal implementasinya. Itu butuh kolaborasi dan pendanaan dari pemerintah, CSR perusahaan, hingga lembaga donor internasional," paparnya.

Wisnu menyoroti terbatasnya anggaran pemerintah untuk konservasi gajah.

Belum lagi berbicara dengan kondisi dan ancaman kepada para gajah di Indonesia.

Ia menyebut banyak anak gajah mati karena virus EEHV. Sementara gajah dewasa menjadi korban perburuan liar atau jerat.

"Anggaran untuk patroli dan perawatan medis sangat minim. Padahal ini krusial untuk menyelamatkan populasi yang tersisa," ucapnya.

Menurutnya konservasi gajah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Wisnu menegaskan bahwa UGM siap berperan melalui riset, edukasi, dan kolaborasi lapangan.

Sebab, Konservasi tidak cukup dari pemerintah saja, tapi butuh gerakan kolektif semua pihak.

"Dengan langkah berani, kolaborasi nyata, dan dukungan ilmu pengetahuan, konservasi gajah bukan hanya mungkin, tapi perlu menjadi komitmen bersama demi masa depan yang lebih lestari," ujar dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Sebut Gerindra-PDIP Kakak-Adik, Said Abdullah: Jangan Ditafsir Ulang!

Prabowo Sebut Gerindra-PDIP Kakak-Adik, Said Abdullah: Jangan Ditafsir Ulang!

News | Selasa, 22 Juli 2025 | 17:16 WIB

Pengamat Politik Tuding Isu Ijazah Jokowi Cuma Kedok: Ambisi Politik Liar Harus Dihentikan!

Pengamat Politik Tuding Isu Ijazah Jokowi Cuma Kedok: Ambisi Politik Liar Harus Dihentikan!

News | Selasa, 22 Juli 2025 | 17:00 WIB

Prabowo Terjebak di Antara Jokowi, Analis: Pilih Jadi Tameng atau Mati Bersama Rakyat?

Prabowo Terjebak di Antara Jokowi, Analis: Pilih Jadi Tameng atau Mati Bersama Rakyat?

News | Selasa, 22 Juli 2025 | 16:40 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB