Puan Mengakui Hubungan 'Kakak-Adik' PDIP-Gerindra, Jokowi Ditinggalkan?

Suara.com - Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, secara terbuka mengonfirmasi pernyataan Presiden RI dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menggambarkan relasi antara PDIP dan Partai Gerindra layaknya kakak beradik.

"Iya, (PDIP-Gerindra) kakak adik," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan, hubungan baik ini sudah terjalin "dari dulu kakak adik." Konfirmasi ini menjadi sorotan, mengingat dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

Puan juga sempat berbicara singkat tentang jadwal Kongres PDIP untuk memilih ketua umum.

Ia belum bisa memastikan kabar bahwa Kongres PDIP akan digelar pada Agustus 2025 bersamaan dengan agenda Rakernas partai.

"Terkait dengan kongres, silakan tanya ke DPP partai,” ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra adalah "adik-kakak" berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

Pada peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7/2025), yang turut dihadiri Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno, kakek Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Prabowo bahkan berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, "ada Marhaen di dalamnya." Marhaenisme adalah ideologi Bung Karno yang berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

"Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini," kata Prabowo, menguatkan narasi kedekatan kedua partai.

Dinamika Hubungan Politik Pasca-Pemilu: PDIP dan Jokowi 

Konfirmasi kedekatan PDIP dan Gerindra ini menjadi kabar yang cukup menarik perhatian.

Pasalnya, Prabowo dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Jokowi, yang dulunya tokoh kuat dari PDIP, pada akhir 2024 lalu justru "ditendang" dari partai karena dinilai memiliki "ambisi kekuasaan yang tiada henti."

Menurut Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, ambisi Jokowi tersebut tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno saat membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).