Hasto Kristiyanto Divonis Penjara dalam Kasus Harun Masiku karena 'Dikerjain' Anak Buah?

Suara.com - Usai mendengar vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari komunikasi anak buahnya.

Ia merujuk pada percakapan antara eks politikus PDIP Saeful Bahri dan advokat Donny Tri Istiqomah yang menyeret namanya dalam pusaran kasus suap.

Menurut Hasto, fakta persidangan telah membuktikan bahwa sumber dana suap murni berasal dari Harun Masiku, bukan dari dirinya.

"Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah, itu berasal dari Harun Masiku," kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Meski mengaku menghormati putusan hakim, Hasto mengkritik pertimbangan yang menyebut dirinya menyiapkan uang suap Rp400 juta.

Ia mengklaim ada fakta aliran dana lain yang sengaja disembunyikan.

"Dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama Rp750 juta, tapi kemudian dikatakan Rp400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu,” ujar Hasto.

Suap Terbukti, Perintangan Penyidikan Gugur

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan kepada Hasto Kristiyanto.

Hakim menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait suap PAW anggota DPR RI.

Namun, vonis tersebut memuat putusan penting lainnya.

Hakim menyatakan Hasto tidak terbukti bersalah dalam dakwaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa.

“Menjatuhi terdakwa pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman badan, Hasto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 250 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan ini secara signifikan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta Hasto dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Ringkasan Dakwaan yang Terpatahkan

Vonis hakim ini mematahkan salah satu dari dua dakwaan utama yang disusun jaksa KPK.

Sebelumnya, Hasto dijerat dengan dua pasal berlapis.

Pertama, dakwaan suap yang akhirnya terbukti di pengadilan. Ia disebut memberikan suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan calon lain.

Kedua, dakwaan perintangan penyidikan yang dinyatakan tidak terbukti oleh hakim.

Dalam dakwaan ini, jaksa menuduh Hasto melakukan serangkaian tindakan untuk menghalangi proses hukum.

Di antaranya, memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri dan merendam ponselnya di air saat KPK melakukan OTT pada 8 Januari 2020.

Hasto juga dituduh mengarahkan stafnya, Kusnadi, untuk menghilangkan barang bukti berupa ponsel serta mengarahkan saksi lain untuk memberikan keterangan tidak benar.

Dengan putusan ini, majelis hakim berpandangan bahwa tuduhan-tuduhan terkait upaya melenyapkan bukti dan mengarahkan saksi tersebut tidak cukup kuat untuk dibuktikan di persidangan.