Pramono Dikadali? Klaim Warga Sudah Huni KSB, Furqon Skakmat: Cek Dulu Pak, Kami Masih di Huntara!

Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Jum'at, 25 Juli 2025 | 21:06 WIB
Pramono Dikadali? Klaim Warga Sudah Huni KSB, Furqon Skakmat: Cek Dulu Pak, Kami Masih di Huntara!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuat klaim mengejutkan bahwa warga eks Kampung Bayam akhirnya sudah mulai menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Namun, klaim tersebut langsung dimentahkan oleh warga di lapangan yang menyebut mereka masih terlantar di hunian sementara (huntara).

Kontradiksi antara pernyataan Gubernur dan fakta di lapangan ini kembali membuka luka lama polemik KSB yang tak kunjung usai.

Di hadapan media, Pramono Anung dengan percaya diri menyatakan bahwa kelompok utama warga yang dipimpin Muhammad Furqon telah menghuni KSB. Ia bahkan mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Furqon.

"Saya sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam (KSB). Bahwa ada kelompok lain sekarang ini pelan-pelan akan semuanya kita atur untuk bisa masuk ke dalam rumah susun," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

"Saya kemarin komunikasi sama Furqon," tambahnya, menegaskan klaimnya.

Namun, saat dikonfirmasi, Ketua Kelompok Petani Madani Kampung Bayam, Muhammad Furqon, memberikan jawaban yang 180 derajat berbeda. Ia menegaskan bahwa hingga detik ini, ia dan warganya masih tinggal di huntara dekat KSB.

"Betul, kami masih di hunian sementara. Belum ada kejelasan kapan masuk ke kampung susun," ucap Furqon.

Menurutnya, sejak serah terima kunci secara simbolis di hadapan Pramono pada 6 Maret lalu, tidak ada satu pun kepastian yang mereka dapatkan. Furqon pun balik menantang Gubernur Pramono untuk tidak hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi turun langsung ke lapangan.

"Kami masih di hunian sementara. Pak gubernurnya harus cek benar-benar," pungkasnya.

Polemik KSB ini adalah warisan masalah yang kompleks. Berawal dari penggusuran untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di era Gubernur Anies Baswedan, warga dijanjikan hunian baru di KSB.

Namun, masalah muncul saat PT Jakpro selaku pengelola menetapkan harga sewa yang dinilai terlalu tinggi. Perseteruan memuncak di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono, di mana Furqon sempat ditangkap polisi atas tuduhan pengrusakan, dan sebagian warga direlokasi paksa ke Rusun Nagrak.

Kelompok pimpinan Furqon inilah yang menolak relokasi dan memilih bertahan di huntara. Mereka jugalah yang membuat perjanjian dengan Pramono-Rano saat masa kampanye Pilkada, yang kini mereka tagih janjinya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Skandal APBD DKI: Server Rp1,7 Miliar, Proyektor Museum Lebih Mahal dari Mobil?

Skandal APBD DKI: Server Rp1,7 Miliar, Proyektor Museum Lebih Mahal dari Mobil?

News | Jum'at, 25 Juli 2025 | 17:22 WIB

Pramono Kurangi Pajak Bahan Bakar 80 Persen, Harga BBM di Jakarta Bisa Turun?

Pramono Kurangi Pajak Bahan Bakar 80 Persen, Harga BBM di Jakarta Bisa Turun?

News | Jum'at, 25 Juli 2025 | 16:03 WIB

Pramono Pastikan PKL dan UMKM Berdagang Nyaman, APKLI Janji Tak Jual Rokok ke Anak-anak

Pramono Pastikan PKL dan UMKM Berdagang Nyaman, APKLI Janji Tak Jual Rokok ke Anak-anak

Bisnis | Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:30 WIB

Terkini

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:32 WIB

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:16 WIB

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:29 WIB

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:16 WIB

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB