Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnnya telah menerapkan kebijakan untuk melarang study tour bagi para siswa yang bersekolah di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan piknik apapun yang dibungkus dengan kegiatan study tour dinilai sebagai beban terhadap orang tua. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menilai agar kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai aktivitas lain berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, aktivitas peternakan, mengembangkan sistem pertanian organik, hingga meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.
Menurut mantan Bupati Purwakarta tersebut, study tour hanya akan membebani para siswa yang tidak mampu dan dipaksa untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Walau begitu, rupanya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengizinkan kembali sekolah untuk melakukan kegiatan study tour. Ada pun kepala daerah tersebut mencakup Wali KOta Bandung, Wali Kota Cirebon, dan Bupati Bandung.
Wali Kota Bandung rupanya memiliki kekhawatiran bahwa larangan study tour yang diberlakukan Dedi Mulyadi akan berdampak buruk bagi industri pariwisata. Bahkan, para pengelola wisata pun sebelumnya sudah melakukan aksi protes kepada Dedi Mulyadi karena mengaku sepinya pendapatan.
Rupanya hal serupa juga dipikirkan oleh Wali Kota Cirebon yang menilai bahwa larangan study tour berdampak pada kontribusi di sektor pariwisata dan pendapatan daerah.
Menanggapi perbedaan kebijakan tersebut, Dedi Mulyadi pun angkat bicara. Melalui video pendek yang diunggah di akun TikTok @dedimulyadiofficial miliknya, Dedi Mulyadi menyinggung bahwa izin study tour hanya akan membuat para siswa menjadi objek ekonomi.
"Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata, yang dibungkus oleh study tour, mengalami kegelisahan sehingga cenderung melakukan kembali study tour di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral," ucap Dedi Mulyadi.
Bukan tanpa sebab, uang yang dikeluarkan oleh para siswa untuk membayar biaya perjalanan study tour dianggap sebagai bentuk eksploitasi.
Baca Juga: Ramai Larangan Study Tour, Gilang Dirga: Bukan Sesuatu yang Jelek
"Kenapa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi? Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam, karena apa? Karena sudah menjadikan mereka barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan," tambah Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi kemudian menyinggung sektor pariwisata yang dikhawatirkan oleh para kepala daerah tersebut. Menurut Dedi Mulyadi, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendongkrak pendapatan di bidang pariwisata.
"Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Dan kemudian apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah satu, tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya," sambungnya.
Selain itu, tempat wisata juga harus memperhatikan bangunan-bangunan kumuh yang berada di sekitar lingkungan. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk menarik perhatian wisatawan.
"Yang kedua, tingkatkan tata estetika kabupaten dan kotanya, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya harus bersih dan tertata, kemudian juga bangunan-bangunan heritagenya harus dijaga estetikanya dengan baik," jelas Dedi Mulyadi.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti aktivitas ilegal yang kerap ditemukan di tempat wisata, seperti pungutan liar.
