Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menuntut hukuman berat bagi mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono. Tak tanggung-tanggung, Rudi dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai fantastis mencapai Rp21,85 miliar dalam berbagai mata uang.
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/7/2025), jaksa meyakini Rudi telah mencederai marwah lembaga peradilan.
"Oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa Rudi Suparmono dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan," ujar JPU Imron Mashadi dilansir Antara.
Selain kurungan badan, Rudi juga dituntut membayar denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut jaksa, perbuatan Rudi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan.
"Perbuatan terdakwa juga telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi yudikatif," ucap JPU menambahkan.
'Jual Beli' Perkara Ronald Tannur hingga Gratifikasi Miliaran
Dalam dakwaannya, jaksa membeberkan dua dosa besar Rudi Suparmono. Pertama, ia didakwa menerima suap sebesar 43 ribu dolar Singapura atau setara Rp541,8 juta dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Uang haram ini diberikan agar Rudi menunjuk majelis hakim tertentu untuk mengadili perkara Ronald Tannur.
Kedua, dan yang paling membuat geleng-geleng kepala, adalah gratifikasi yang ia terima selama menjabat sebagai Ketua PN Surabaya (2022-2024) dan Ketua PN Jakarta Pusat (2024).
Baca Juga: Kasus Suap Vonis Ronald Tannur, Ketua RT Ungkap Penemuan Rp20,1 M di Mobil Eks Ketua PN Surabaya
Totalnya mencapai Rp21,85 miliar, yang terdiri dari uang tunai Rp1,72 miliar, 383 ribu dolar AS (Rp6,28 miliar), dan 1,09 juta dolar Singapura (Rp13,85 miliar).
Meskipun perbuatannya dinilai sangat berat, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, di antaranya Rudi bersikap sopan, kooperatif, dan mengakui perbuatannya selama persidangan.
