Infografis
Suara.com - Kabar duka menyelimuti dunia ekonomi dan politik Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada hari ini, Selasa (29/7/2025).
Sosok yang dikenal vokal dan kritis ini mengembuskan napas terakhirnya di usia 90 tahun. Kwik Kian Gie sempat menjalani perawatan intensif selama dua bulan di Rumah Sakit Medistra akibat gangguan pencernaan sebelum akhirnya berpulang.
Kepergiannya meninggalkan jejak panjang pengabdian dan pemikiran tajam bagi bangsa Indonesia.
Profil dan Dedikasi untuk Bangsa
Lahir di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935, Kwik Kian Gie telah menunjukkan minatnya pada persoalan bangsa sejak belia.
Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia sempat mengenyam pendidikan tingkat persiapan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama satu tahun.
Hasratnya pada ilmu ekonomi membawanya merantau ke Belanda pada tahun 1956 untuk melanjutkan studi di Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam (kini Erasmus Universiteit Rotterdam) hingga lulus pada 1963.
Almamaternya ini dikenal melahirkan banyak tokoh besar Indonesia, termasuk Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta dan para menteri legendaris seperti Sumitro Djojohadikusumo.
Dedikasinya tidak hanya pada tataran ide, tetapi juga aksi nyata. Dalam sebuah wawancara, ia pernah menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa "kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak." Hal ini ia wujudkan dalam dua bidang utama: penyelenggaraan negara dan pendidikan.
Baca Juga: Mengenang Kwik Kian Gie: 'Banteng' Loyal Megawati yang Bikin Geger Karena Jadi Penasihat Prabowo
Bahkan sebelum lulus SMA, ia turut mendirikan SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954. Kontribusinya di dunia pendidikan berlanjut dengan menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sejak 1968, mendirikan sekolah MBA pertama di Indonesia, Institut Manajemen Prasetiya Mulya, bersama Prof. Panglaykim pada 1982, serta mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) pada 1987 yang kini dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business.
Jejak Politik dan Puncak Karier
Sekembalinya ke Tanah Air, Kwik aktif di dunia bisnis sambil terus menuangkan pemikiran ekonomi dan politiknya di berbagai media massa.
Langkah politiknya dimulai pada tahun 1987 saat ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu, kariernya di panggung politik nasional terus menanjak.
Ketika Megawati Soekarnoputri memimpin PDI yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), menjadikannya salah satu pemikir utama di partai tersebut.
Sebagai kader PDI Perjuangan, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan prestisius, antara lain Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI, hingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Atas seluruh pengabdiannya, negara menganugerahinya penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana.
Momen Mengejutkan: Diabaikan dan Merapat ke Prabowo
Di balik rekam jejaknya yang lekat dengan PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah membuat keputusan politik yang mengejutkan publik pada Pilpres 2019. Ia secara terbuka menjadi penasihat ekonomi untuk pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Keputusan ini ternyata berakar dari kekecewaan panjang. Kwik mengungkapkan bahwa konsep dan pemikiran ekonominya yang telah ia susun sejak lama tidak mendapat respons dari elite partainya sendiri, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu diusung partai.
"Saya menulis booklet dari tahun 2004, itu karena orientasi saya karena Megawati menjadi calon presiden," kata Kwik dalam konferensi pers di kediaman Prabowo pada saat itu.
Ia mengaku telah merumuskan platform ekonomi dalam buku kecil dan berharap para kandidat presiden, termasuk pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, memperhatikannya. Namun, hasilnya nihil.
"Tidak ada respons sama sekali, tidak ada perhatian sama sekali dari siapapun juga," ujarnya.
Kekecewaan serupa ia rasakan saat berinteraksi dengan Jokowi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Kwik mengaku telah proaktif memberikan masukan agar Jokowi memanfaatkan popularitasnya untuk berbicara isu-isu nasional yang lebih luas, bukan hanya seputar Jakarta.
"Saya mengatakan, bapak sekarang sudah jadi gubernur, sangat populer, tolong gunakan popularitas ini untuk kepentingan partai dan kepentingan negara ini, bicaranya jangan hanya urusan DKI Jakarta saja tetapi urusan negara," katanya.
Ia bahkan telah mengirimkan setumpuk dokumen berisi konsep ekonomi dan data, baik dalam bentuk fisik maupun digital, kepada Jokowi.
Namun, upaya tersebut kembali tidak membuahkan hasil. Kwik mengaku tidak ada satu kata pun atau reaksi apa pun yang ia terima dari Jokowi setelahnya.
