Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menanggapi penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di tengah situasi ekonomi yang diwarnai gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Ia menegaskan, Kementerian Sosial tetap berpegang pada data resmi yang dirilis BPS sebagai lembaga yang diberi mandat dalam hal penghitungan statistik sosial-ekonomi.
"Kami yakin BPS bekerja menggunakan standar-standar statistik yang diperlukan. Jadi kami percaya karena yang diberi mandat," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, bila Kemensos menggunakan indikator dan standar sendiri di luar BPS justru akan menimbulkan kekeliruan.
Ia menambahkan, jika publik ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait kriteria dan metode penghitungan angka kemiskinan, pihak yang paling tepat untuk memberikan keterangan adalah BPS.
"Kalau memang ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi tentang kriteria standar itu bisa langsung ke BPS. Tapi kalau kami standarnya memang standar dari BPS," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen, turun dari 9,36 persen pada September 2024.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,32 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,82 persen pada Februari 2025.
Namun di sisi lain, angka PHK selama enam bulan pertama 2025 meningkat dibandingkat periode Januari-Juni 2024. Rekap data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diunggah di laman Satudata Kemnaker tercatat bahwa ada 42.385 pekerja kena PHK selama Januari-Juni 2025.
Baca Juga: Tak Ada Ampun! Kemensos Setop 200 Ribu Penerima Bansos usai Terbukti Main Judol
Jumlah itu meningkat 32,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, sebanyak 32.064 orang.
