Suara.com - Angka kemiskinan di perkotaan Indonesia yang mengalami kenaikan dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen per Maret 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal.
Abra P.G. Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef menilai tidak optimalnya program itu dikarenakan data yang dimiliki pemerintah terkait penerima bansos tidak sesuai dan tepat sasaran.
“Lagi-lagi persoalan integrasi data, validitas data untuk program bantuan sosial ini cukup bias (di) perkotaan, karena seringkali untuk masyarakat di wilayah perkotaan justru tidak tersentuh,” kata Abra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Abra menjelaskan, banyak warga miskin kota yang sehari-hari berjuang di sektor informal. Inilah biang keladinya mereka kerap luput dari pendataan penerima bansos. Padahal, kelompok ini adalah palang pintu pertama yang paling rentan tergerus tekanan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Mereka hidup di ujung tanduk!
“Itu juga menjadi alarm yang cukup serius yang harus diperhatikan pemerintah karena masyarakat miskin di perkotaan ini sangat sensitif juga terhadap isu-isu sosial dan politik. Ketika terjadi guncangan-guncangan sosial di perkotaan itu biasanya juga akan lebih mudah,” tambah Abra, mewanti-wanti potensi gejolak sosial jika masalah krusial ini terus diabaikan. Kota bisa menjadi medan amuk!
Selain data bansos yang amburadul, faktor lain pemicu kenaikan kemiskinan kota adalah harga kebutuhan pokok yang terus meroket dan melemahnya daya beli masyarakat. Tekanan ekonomi ini begitu parah, bahkan memunculkan fenomena pilu: "rombongan irit" dan "rombongan hemat anak-anak" di kalangan warga kota!
“Itu lagi-lagi disebabkan oleh karena mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder ataupun tersier. Jadi, memang ada shifting prioritas masyarakat di wilayah perkotaan,” sebut Abra.
