Suara.com - Lebih dari 200 pemerintah daerah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Pengajuan tersebut disampaikan pemda melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Hal tersebut disampaikan Tito saat hendak mengikuti rapat di Istana Kepresidenan Jakarta membahas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Pemda banyak sekali yang mengajukan. Lebih dari 200 malah," kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Kendati demikian, pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat masih terkendala dengan luas lahan.
"Tapi kan ada yang 2000 meter, kan tidak sesuai kriteria. Kriterianya 5 hektare. Supaya ada lapangan bola, ada asrama, ada labnya, dan lain-lain," kata Tito.
Tito mengatakan status lahan yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat beragam. Ada yang kepemilikan atas nama pemerintah pusat, ada juga lahan berstatus milik pemda.
"Ada yang punya pemerintah pusat, ada juga yang punya pemda," kata Tito.
Tito menyampaikan alasan lebih dari 200 pemda mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Karena daripada satu, membantu rakyat yang tidak mampu. Yang kedua, aset-aset yang ideal bisa digunakan. Aset dan bangunan yang tadinya jadi beban, untuk tidak dipakai tapi jadi beban, itu dengan ada Sekolah Rakyat akan menjadi produktif," kata Tito.
Baca Juga: Prabowo Baca Surat dari Siswa-siswi Sekolah Rakyat yang Dititip ke Seskab, Ini Isinya
"Selain itu, juga akan membuat kader-kadernya, anak-anak ini akan lebih baik untuk masa depan mendatang. Dan jangan lupa, di situ nanti ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunannya, perlu ada bahan-bahan bangunan. Dan nanti untuk boardingnya, kan pasti siapkan makan, otomatis ada rantai pasok yang berputar. Ekonomi akan jalan," tuturnya.
