Infografis
"Pada prinsipnya, kami tentu menghormati hak konstitusi setiap warga negara untuk menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah gugatan terhadap Pasal 21 (UU Tipikor) tentang perintangan penyidikan," ujar Budi dikutip dari ANTARA.
Meski demikian, KPK menegaskan bahwa Pasal 21 memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Pasal ini dianggap sebagai instrumen vital untuk memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku korupsi itu sendiri, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang mencoba menghalangi proses hukum.
"Kami memandang urgensi dari Pasal 21 ini untuk menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Dengan demikian, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga kepada pihak-pihak yang diduga mencoba menghalang-halangi atau mengganggu proses hukum tersebut," tambah Budi.
4. Rekam Jejak Mentereng Pasal 21 di Tangan KPK
KPK mengingatkan bahwa Pasal 21 bukanlah pasal "kosong". Pasal ini telah berulang kali terbukti ampuh menjerat para pihak yang mencoba mengganggu jalannya penyidikan kasus-kasus besar. Budi Prasetyo secara spesifik menyebut beberapa kasus kakap di mana pasal ini berhasil digunakan.
"Di antaranya kalau kita ingat terkait dengan perkara pengadaan KTP elektronik kemudian perkara gratifikasi di Papua, di mana kemudian para tersangka yang saat itu kami tetapkan, kemudian divonis bersalah oleh majelis hakim," katanya.
Rekam jejak ini menunjukkan bahwa Pasal 21 telah menjadi senjata efektif bagi KPK untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi dan telah memiliki yurisprudensi yang kuat di pengadilan.
Baca Juga: Lolos di Pengadilan, Hasto Gugat 'Pasal Sakti' yang Pernah Jerat Koruptor E-KTP
