Infografis
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tidak akan memengaruhi kelanjutan program dana kemitraan karbon yang didukung oleh Bank Dunia dan Green Climate Fund (GCF).
"Pembiayaan dari Green Climate Fund (GCF) harus tetap jalan, karena ini adalah kredibilitas negara kita," kata Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, saat mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla di Jambi, Rabu (31/7).
Menurut Hanif, GCF telah melakukan proses verifikasi secara mendalam terhadap kesiapan Provinsi Jambi dalam menjalankan program karbon tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden karhutla yang terjadi saat ini tidak berkaitan langsung dengan program tersebut.
![Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Rabu (30/7/2025). [ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/07/30/75068-karhutla-di-muaro-jambi-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-muaro-jambi.jpg)
“GCF sudah menghitung data sebelum tahun 2020, dan berdasarkan capaian itu Indonesia mendapat kompensasi berupa dana karbon,” jelas Hanif. Dana tersebut kemudian dibagi ke provinsi yang berkontribusi menurunkan emisi, termasuk Jambi.
Apa itu dana karbon dan mengapa penting?
Dana karbon adalah insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan emisi karbon, khususnya melalui perlindungan hutan. Dalam konteks ini, program Bank Dunia dan GCF bertujuan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Jambi menjadi salah satu provinsi penerima manfaat program ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebutkan bahwa wilayahnya diproyeksikan menerima sekitar USD 70 juta atau setara Rp1,1 triliun dari Bank Dunia.
"Program ini tidak hanya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," ujar Sudirman. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengapa Jambi?
Baca Juga: Dikepung 20 Ribu Titik Api, WALHI Tunjuk Hidung Ratusan Korporasi: Negara Tunduk Pada Pembakar Hutan
Jambi dipilih karena memiliki kawasan hutan yang luas dan berperan penting dalam menjaga ekosistem Sumatera. Hutan-hutan ini juga memiliki nilai ukur tinggi dalam penghitungan penurunan emisi karbon yang diakui oleh lembaga internasional.
KLHK berharap program ini terus berjalan tanpa gangguan, karena menyangkut posisi Indonesia dalam upaya global melawan krisis iklim.
