Prananda tak Cocok Jadi Ketum PDIP, Zulfan: Ketua Partai Tak Boleh Gaib Seperti Imam Mahdi

Wakos Reza Gautama

Kamis, 31 Juli 2025 | 14:58 WIB
Prananda tak Cocok Jadi Ketum PDIP, Zulfan: Ketua Partai Tak Boleh Gaib Seperti Imam Mahdi
Megawati Soekarnoputri bersama anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Politisi senior Zulfan Lindan menyebut Prananda tak cocok jadi Ketum PDIP menggantikan Megawati. [Antara]

Suara.com - Drama suksesi di puncak pimpinan PDI Perjuangan menarik untuk diperbincangkan. Di tengah teka-teki siapa yang akan mewarisi takhta Megawati Soekarnoputri, politisi senior Zulfan Lindan melontarkan analisis tajam yang menelanjangi kekuatan dan kelemahan dua putra-putri mahkota: Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Dengan lugas, Zulfan tidak hanya menunjuk siapa yang paling layak, tetapi juga memberikan kritik pedas kepada sosok yang dianggapnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi nakhoda partai sebesar PDIP.

Menurutnya, era kepemimpinan yang bertumpu pada misteri dan sosok di balik layar sudah harus berakhir.
Dalam pandangannya, Puan Maharani adalah pilihan yang paling logis dan strategis untuk membawa PDIP ke era baru.

Modal politik yang telah dibangun Puan selama menjabat sebagai Ketua DPR RI dianggap sebagai aset tak ternilai yang tidak dimiliki oleh saudaranya.

"Yang paling pas jadi Ketua Umum PDIP tuh Puan, karena Puan itu sudah membangun hubungan keharmonisan dengan Pak Prabowo dengan koalisi partai yang ada karena dia sebagai ketua DPR," ujar Zulfan dikutip dari Youtube Retorika Show.

'Ketum Tak Boleh Gaib Seperti Imam Mahdi'

Analisis Zulfan menjadi sangat tajam ketika membahas sosok Prananda Prabowo. Ia menggunakan metafora menohok untuk menggambarkan karakter Prananda yang selama ini dikenal sebagai figur 'di balik layar' dan jarang terekspos oleh publik.

Menurutnya, gaya kepemimpinan seperti itu sangat berbahaya bagi masa depan partai. Seorang ketua umum, kata Zulfan, haruslah sosok yang dikenal, pemikirannya terbuka, dan aktif berinteraksi di panggung politik nasional. Menjadi sosok misterius bukanlah pilihan.

"Ya, kalau Prananda kan kita enggak tahu bergaulnya di mana, enggak pernah muncul. Mimpin partai ini ketua umum partai enggak boleh gaib kayak Imam Mahdi nanti," sentilnya dengan keras.

baca juga

Kritik ini diperdalam dengan menyoroti minimnya jejak digital dan publik Prananda. Publik tidak mengenal gagasan, pernyataan, maupun aktivitas politiknya secara langsung.

"Ya kan dia artinya dia memang tidak selama ini kan tidak terekspos di mana, apa, enggak muncul ya, pikirannya, statementnya apa. Orang kan enggak kenal aktivitasnya apa. Jadi pimpinan partai itu enggak boleh. Itu diartikan gaib," tegasnya.

PR Puan dan Evolusi PDIP dari Fanatisme ke Rasionalitas

Meskipun menjagokan Puan, Zulfan tidak menutup mata terhadap kelemahan yang masih perlu diperbaiki oleh putri Megawati itu.

Pekerjaan rumah terbesar bagi Puan adalah kemampuannya dalam berkomunikasi secara terbuka dan membangun aura kepemimpinan yang lebih kuat di mata publik.

"Iya. ketua umumnya ini harus orang-orang yang aktif, gaul, terbuka, bergaul, kalau buat aku dalam konteks ini tadi, Puan itu harus latihan lagi dalam berkomunikasi. Terbuka, ya kan? Karena enggak bisa kita mimpin partai ini kan orang kan melihat apa partai ini kan aura pimpinannya gitu loh," ungkap Zulfan.

Lebih jauh, Zulfan menganalisis bahwa PDIP saat ini berada di persimpangan jalan. Selama ini, kekuatan partai sangat bergantung pada fanatisme dan ikatan emosional terhadap figur Megawati dan sempat terangkat oleh efek Jokowi.

Namun, untuk bisa terus berkembang, PDIP harus bertransformasi menjadi partai yang didukung secara rasional.

"Ibu Mega ini PDI bisa bertahan ini kan faktor fanatismenya iya kan? bukan faktor rasionalnya. Kalau rasionalnya makanya turun terus. Iya kan? Secara emosional. dulu tinggi karena ada pendukung Jokowi masuk di situ kan emosional tuh. tapi dia kan harus berkembang secara rasional," analisisnya.

Untuk mencapai transformasi itu, kuncinya ada di pucuk pimpinan. "Nah, untuk membangun partai menjadi rasional pimpinannya itu harus mau komunikasi secara luas, secara terbuka."

Sebagai jalan keluar yang elegan, Zulfan menyarankan agar Megawati mengambil posisi terhormat sebagai penjaga marwah partai, sementara operasional harian diserahkan kepada ketua umum baru.

"Dia (Megawati) jadi ketua dewan pembina aja. Jadi Ibu Mega jadi ketua dewan pembina ya kan. Kemudian ini diserahkan aja pelan-pelan bertahap," ujar Zulfan Lindan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Puan Ultimatum Kader PDIP Bali: Kekalahan 2024 Dievaluasi, Anggaran Pemerintah Wajib Diawasi

Puan Ultimatum Kader PDIP Bali: Kekalahan 2024 Dievaluasi, Anggaran Pemerintah Wajib Diawasi

News | Kamis, 31 Juli 2025 | 13:55 WIB

Membedah Peluang BG Ambil Alih PDIP dari Trah Soekarno

Membedah Peluang BG Ambil Alih PDIP dari Trah Soekarno

News | Kamis, 31 Juli 2025 | 13:35 WIB

Benarkah Kongres PDIP Digelar di Bali 1 Agustus? Jawaban Puan dan Yasonna Laoly Bikin Penasaran

Benarkah Kongres PDIP Digelar di Bali 1 Agustus? Jawaban Puan dan Yasonna Laoly Bikin Penasaran

News | Kamis, 31 Juli 2025 | 09:44 WIB

Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'

Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'

News | Kamis, 31 Juli 2025 | 08:51 WIB

Megawati Ke Ribuan Kader PDIP: Jangan Main-Main Duit!

Megawati Ke Ribuan Kader PDIP: Jangan Main-Main Duit!

News | Kamis, 31 Juli 2025 | 06:44 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×