Legislator DPR Kecam Pengibaran Bendera One Piece: Bisa Jadi Makar

Suara.com - Fenomena ajakan mengibarkan bendera 'One Piece' jelang HUT ke-80 RI mendapat respons keras dari Senayan. Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo, tidak main-main dan melabeli aksi ini sebagai provokasi berbahaya yang berpotensi makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Dengan nada tegas, Firman melarang keras aksi tersebut dan menganggapnya bukan sekadar kreativitas anak muda, melainkan sebuah gerakan terencana.

"Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (31/7/2025).

Ia bahkan menyandingkan aksi mengibarkan bendera bajak laut Topi Jerami itu dengan tindakan makar yang dapat merugikan negara. Firman pun mendesak aparat untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan.

"Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi, kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh. Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus di tindak tegas," ujar Firman.

Lebih jauh, ia mendorong penegak hukum untuk menginterogasi para pelaku untuk mencari tahu siapa dalang di balik gerakan ini.

"Minimal mereka yang melakukan, dilakukan ya, interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya, dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka," kata Firman.

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya kemerosotan pemahaman ideologi Pancasila. Ia mengaitkannya dengan urgensi pengesahan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini tengah digodok di DPR.

"Oleh karena itu, inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian juga penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi-modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima," ujar Firman.

Seruan pengibaran bendera Jolly Roger milik Monkey D. Luffy ini memang tengah ramai di media sosial.

Bagi sebagian kalangan, aksi ini dianggap sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan kreativitas, namun di mata politisi senior ini, hal tersebut adalah ancaman serius bagi negara.