Ia menempatkan tanggung jawab akhir pada presiden untuk membuat keputusan, sekalipun langkah itu berisiko menuai persepsi negatif terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
"Formil materil Hasto kita bisa beredat dari sisi OTT-nya. Saya juga enggak ragu, tapi cara kita mengadilinya. Oke. Daripada daripada, of course presidensial kabinet kita, presiden harus menentukan dan dia bertanggung jawab di situ. Saya juga harus appreciate di situ," tuturnya.
Saut sadar betul akan potensi implikasi dari keputusan tersebut. "Walaupun nanti orang akan banyak mengatakan implikasi, oh begini cara pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat kalau kita melihat prosesnya, bagaimana proses itu, kita enggak lepas juga putusan yang disebutnya putusan MA ketika itu."
Pada akhirnya, Saut menunjuk akar masalah yang lebih dalam, yaitu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewenangan partai politik yang jika dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), berpotensi mencegah terjadinya kasus suap-menyuap tersebut. Hal ini membuka perdebatan yang lebih luas mengenai kegagalan sistemik yang menjadi pemicu kasus ini.
"Karena putusan MA waktu itu sebenarnya kalau KPU-nya menjalankan perintahnya bahwa DPP PDIP bisa menempatkan siapapun sesuai dengan putusan mereka itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu bisa berdebat juga. Kenapa itu terjadi suap-menyuap itu gitu," papar Saut.
TERPOPULER
