CEK FAKTA: Presiden Prabowo Bakal Hentikan Program Bansos, Benarkah?

Suara.com - Sebuah unggahan video viral di media sosial, khususnya Facebook, menampilkan Presiden Prabowo Subianto disertai narasi provokatif yang menyebut dirinya akan menghentikan program bantuan sosial (bansos).

Perbesar

Klaim tersebut menuai perhatian publik dan menimbulkan keresahan, terutama di kalangan penerima manfaat bansos.

“BAPAK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO STOP ‘BANSOS’!!!” begitu narasi yang beredar.

Video tersebut juga menuding program bansos menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidaktepatan sasaran karena diduga banyak penerima berasal dari keluarga pejabat desa.

Lantas, benarkah Presiden Prabowo akan hentikan bansos?

Berdasarkan penelusuran Suara.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun kementerian terkait mengenai rencana penghentian bansos. Klaim yang beredar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.

Sebaliknya, pemerintah telah menetapkan komitmen kuat dalam melanjutkan dan memperkuat program perlindungan sosial (Perlinsos) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp504,7 triliun untuk berbagai program bansos, seperti:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Sembako
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- KIP Kuliah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa penyaluran bansos dilakukan secara berkala.

"Penyalurannya memang setiap tiga bulan, triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV," ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Kementerian Sosial (Kemensos).

Penyaluran bansos ke depan akan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diberlakukan pada April 2025.

Data tersebut akan menjadi acuan tunggal untuk memastikan bansos diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dilansir dari Antara, total anggaran untuk bansos berbasis DTSEN mencapai lebih dari Rp120 triliun.

Kesimpulan