Syahganda Sebut Pemerintahan Prabowo Terancam 'Kotoran Jokowi' dan Benalu: Butuh Evolusi Dipercepat!

Sabtu, 02 Agustus 2025 | 09:18 WIB
Syahganda Sebut Pemerintahan Prabowo Terancam 'Kotoran Jokowi' dan Benalu: Butuh Evolusi Dipercepat!
Hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi. (Instagram/prabowo)

Suara.com - Arah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mulai dihadapkan pada tantangan tajam bahkan sebelum resmi dilantik.

Analis politik dan aktivis Syahganda Nainggolan secara blak-blakan memperingatkan bahwa fondasi kekuasaan Prabowo terancam oleh warisan masalah yang ia sebut sebagai "kotoran Jokowi" dan "benalu" yang berpotensi menggerogoti efektivitas pemerintahannya.

Peringatan keras ini disampaikan Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Prabowo mewarisi sebuah struktur yang tidak sepenuhnya bersih dan solid, sehingga membutuhkan langkah pembenahan yang radikal namun terukur.

"Saat ini [pemerintahan Prabowo] seperti tercampur 'kotoran Jokowi' dan benalu-benalu yang perlu dibersihkan," ujar Syahganda.

Istilah "kotoran" dan "benalu" ini merujuk pada elemen-elemen dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak produktif, termasuk individu-individu di pos-pos strategis yang dinilai tidak berkualitas dan hanya menjadi beban bagi agenda besar Prabowo untuk Indonesia.

Basis Ideologis Keropos, Konsolidasi Jadi Kunci

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangannya di podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangannya di podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]

Salah satu analisis paling tajam dari Syahganda adalah kondisi internal Prabowo yang ia sebut "agak keropos di dalam negeri". Kerapuhan ini, menurutnya, bersumber dari absennya dukungan solid dari dua kutub ideologis terbesar di Indonesia.

Pertama, kekuatan nasionalis yang hingga kini masih kuat direpresentasikan oleh PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kedua, kekuatan politik Islam yang pada Pilpres 2024 lalu cenderung berkumpul di gerbong Anies Baswedan.

Tanpa merangkul kedua kekuatan ini, posisi Prabowo dinilai rentan, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.

Baca Juga: Hasto Resmi Bebas, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo!

"Prabowo perlu mengkonsolidasikan kekuatan nasional dan ideologis untuk memperkuat posisinya, terutama di kancah internasional," tegas Syahganda.

Upaya konsolidasi ini, menurutnya, sudah mulai dijalankan. Manuver politik yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Prabowo seperti Sufmi Dasco Ahmad untuk mendekati berbagai pihak, termasuk Megawati dan kelompok Islam, dilihat sebagai langkah krusial untuk memperkokoh fondasi pemerintahan mendatang.

'Evolusi Dipercepat' Bukan Revolusi: Solusi Membersihkan Internal

Presiden Prabowo Subianto. [Dok. Antara]
Presiden Prabowo Subianto. [Dok. Antara]

Untuk membersihkan "benalu" dan sisa "kotoran" tersebut, Syahganda tidak menyarankan sebuah revolusi yang berisiko menciptakan instabilitas. Sebaliknya, ia mendorong sebuah konsep yang disebut "evolusi dipercepat".

Artinya, Prabowo harus berani melakukan pembenahan internal secara cepat dan progresif. Ini mencakup evaluasi total terhadap kinerja kementerian dan lembaga, serta mengganti pejabat yang tidak kompeten dengan figur-figur yang lebih berkualitas dan sejalan dengan visi-misi Prabowo.

Langkah ini juga sejalan dengan gagasan "radical break" atau putus hubungan radikal yang pernah dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung.

Prabowo didorong untuk menunjukkan independensinya dan tidak tersandera oleh komitmen atau bayang-bayang rezim Joko Widodo. Meskipun loyalitas politik penting, Syahganda meyakini loyalitas utama Prabowo adalah pada cita-cita bangsa.

Di tengah upaya Prabowo melakukan konsolidasi kekuasaan, Syahganda juga memberikan catatan penting mengenai peran masyarakat sipil.

Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan atau check and balances dari publik dan kelompok kritis tidak boleh dilemahkan. Justru, peran ini harus semakin diperkuat untuk memastikan pemerintahan berjalan akuntabel dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang besar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI