Sikap paling keras datang dari jajaran eksekutif. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, secara tegas melabeli gerakan ini sebagai provokasi dan mengancam para pelaku dengan jerat hukum.
Menurut Budi Gunawan, pemerintah sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas warga dalam berekspresi selama itu tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara.
Namun, apabila pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, Budi Gunawan memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.

"Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun'," tegas BG dalam siaran pers resminya.
Sementara Dasco menyerukan persatuan untuk melawan gerakan pemecah belah, Titiek justru menyarankan pemerintah untuk fokus pada isu yang lebih substansial.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan, untuk pembangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," ujarnya.