Sejarah kepemimpinan Megawati tak bisa dilepaskan dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah tekanan rezim Orde Baru.
Awal mula perlawanan (1993-1998), Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 1993.
Namun, pemerintah Orde Baru tidak merestuinya dan merekayasa kongres tandingan yang memicu perpecahan, berpuncak pada peristiwa tragis Kudatuli pada 27 Juli 1996.
Lahirnya PDI Perjuangan pada tahun 1999, yakni pasca-reformasi, kubu Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan sebagai entitas baru.
Pada kongres I PDI-P di Semarang tahun 2000, Megawati Soekarnoputri secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum pertama PDI Perjuangan.
Inilah titik awal resmi kepemimpinannya di PDI-P.
Sejak saat itu, posisinya sebagai nahkoda partai tidak pernah goyah. Ia terpilih kembali secara aklamasi dalam setiap kongres berikutnya, yakni Kongres II (2005) di Bali, Kongres III (2010) di Bali, Kongres IV (2015) di Bali, Kongres V (2019) di Bali dan Kongres VI (2025) di Bali
Jika masa jabatannya pada periode 2025-2030 tuntas, maka Megawati Soekarnoputri akan memimpin PDI Perjuangan selama 30 tahun sejak kongres resmi pertama partai tersebut.
Sebuah rekor kepemimpinan partai politik yang luar biasa panjang di era demokrasi Indonesia.
Sikap Politik PDI-P: "No Oposisi," Mitra Strategis Pemerintah
Selain mengukuhkan kepemimpinan Megawati, Kongres VI juga menjadi momen penegasan arah politik PDI-P ke depan, terutama dalam menyikapi pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, memberikan pernyataan tegas yang menjadi sorotan.
"Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi," tegas Said Abdullah.
Ia menambahkan bahwa PDI-P akan menjadi mitra strategis pemerintah.
Jika program pemerintah dinilai benar dan pro-rakyat, PDI-P akan berada di garda terdepan mendukung. Namun, jika ada kebijakan yang kurang tepat, partai akan memberikan alternatif solusi yang konstruktif.
TERPOPULER
