Infografis
Suara.com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya maupun Presiden Prabowo Subianto belum mendengar perihal polemik program kredit rumah prajurit di masa Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Diketahui program kredit rumah yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) tersebut mewajibkan KPR untuk prajurit. Belakangan diketahui proyek tersebut mangkrak.
Dudung sendiri mengaku sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Prabowo, tepatnya pada 15 Oktober 2024, saat Prabowo memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, termasuk Dudung.
Sebelum bertemu Prabowo, Dudung mengaku mendapat bisikan dari ajudan Prabowo, Letkol Teddy Wijaya. Dudung diminta bersiap menjelaskan soal kredit rumah prajurit BP TWP.
Dudung saat itu mengaku malu persoalan ini telah sampai ke telinga Prabowo. Namun, setelah memberikan penjelasan langsung, ia mengklaim Prabowo telah memaklumi.
"Saya percaya Pak Dudung," kata Dudung, yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, menirukan perkataan Prabowo saat itu.
Tetapi saat dikonfirmasi ke pihak Istana, apakah memang persoalan tersebut sudah sampai ke telinga Prabowo? Mensesneg Prasetyo menegaskan belum.
![Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). [ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/15/72730-calon-wakil-menteri-kabinet-prabowo-dudung-abdurachman.jpg)
"Belum," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Sementara itu, ditanya perihal pengakuan Dudung yang sudah melaporkan langsung kepada Prabowo, Prasetyo menegaskan hal serupa.
Baca Juga: 3 Catatan Merah ICW ke Prabowo Usai Beri Amnesti-Abolisi: Hukum Itu Ditegakkan untuk Keadilan Pak
"Belum, aku belum denger juga. Belum monitor," kata Prasetyo.
Meski begitu, Prasetyo memastikan pemerintah akan menindaklanjuti permasalahan kredit rumah prajurit bila memang ada laporan.
"Pasti kalau ada laporan masuk pasti akan kita cek seperti apa permasalahan," kata Prasetyo.
