REGIONAL:
Suara.com - Isu politik transaksional atau 'tukar guling' mengemuka tajam setelah pemerintah memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan , Hasto Kristiyanto.
Tudingan ini langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut tidak ada barter politik di balik keputusan tersebut.
Pemberian amnesti ini menjadi sorotan publik karena datang hanya beberapa hari setelah Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap yang turut menyeret nama eks politikus PDIP, Harun Masiku.
Momentum inilah yang memicu spekulasi adanya kesepakatan politik atau 'politik dagang sapi' antara kubu pemerintah dan PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Dasco memberikan jawaban tegas dengan nada berkelakar yang khas. Ia menepis anggapan adanya pertukaran kepentingan politik tersebut.
"Kalau politik dagang sapi, saya rasa tidak ada. Idul Adha juga sudah lewat," kata Dasco, dikutip Rabu (6/8/2025).
Istilah 'politik dagang sapi' sendiri telah lama melekat dalam lanskap politik Indonesia dengan konotasi negatif.
Istilah ini merujuk pada praktik politik transaksional yang pragmatis dan oportunistis, di mana kesepakatan dicapai melalui proses tawar-menawar yang alot demi kepentingan sesaat, layaknya praktik jual beli di pasar ternak.
Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini justru menyambut baik sinyal dukungan yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Namun, Dasco menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan amnesti yang diterima Hasto.
Menurutnya, komitmen dukungan dari PDIP sudah pernah disampaikan sebelumnya dalam beberapa pertemuan.
"Ibu Mega dalam sejumlah pertemuan mengatakan bahwa program-program baik, tentu akan didukung PDIP. Lalu, PDIP juga menyampaikan saran serta masukan tentang program yang dirasa belum pas," kata Dasco.
Meskipun sinyal dukungan semakin jelas, Dasco mengaku hingga kini belum mendengar adanya pembicaraan mengenai keinginan PDIP untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada pihak pemerintah.
"Kalau soal masuk atau tidak (PDIP) ke pemerintahan, tanyakan ke pihak eksekutif," kata dia.
TERPOPULER
