Suara.com - Di tengah gejolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250%, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memberikan sinyal solusi bagi warganya.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, menegaskan bahwa ada mekanisme bagi masyarakat yang merasa terbebani dengan tarif baru tersebut.
Disitat dari laman resmi Humas Pemkab Pati, Rabu (6/8/2025), saat meninjau Posko Donasi Aksi 13 Agustus di depan Kantor Bupati Pati (5/8), Riyoso menyatakan bahwa pintu untuk pengajuan keringanan terbuka lebar. Menurutnya, warga yang keberatan dapat menempuh jalur prosedural yang telah disediakan.
“Kalau merasa keberatan, bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran," kata Riyoso.
Pernyataan ini menjadi jawaban Pemkab di tengah protes warga yang dipicu oleh Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025. Meski menawarkan solusi, Riyoso juga memberikan peringatan keras agar penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib dan tidak provokatif.
“Aspirasi itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ada kata-kata pembohong, penipu, saya khawatir akan memicu provokasi dan akhirnya bentrok antar pendukung,” ujar Riyoso, merujuk pada pentingnya menjaga kondusivitas menjelang Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702.
Alasan di Balik Kenaikan Drastis PBB
Kebijakan menaikkan PBB secara signifikan ini bukan tanpa alasan. Bupati Pati, Sudewo, membeberkan beberapa faktor utama, salah satunya adalah tarif PBB yang tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir.
Selain itu, pendapatan daerah dari sektor PBB dinilai sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga.
“PBB Kabupaten Pati hanya sekitar Rp29 miliar. Sementara Jepara Rp75 miliar, Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar. Padahal secara wilayah, Pati lebih luas dan potensinya lebih besar,” jelas Sudewo.
Dana segar dari kenaikan PBB ini rencananya akan difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, termasuk pembenahan total RSUD RAA Soewondo dan fasilitas publik vital lainnya.
TERPOPULER
