Ustad Das'ad Latif Jadi Korban, 5 Fakta Kebijakan Blokir Rekening PPATK yang Bikin Resah

Kritik keras juga datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.

Menurutnya, kebijakan pemblokiran rekening dormant adalah sebuah kekeliruan fatal karena yang menjadi korban bukanlah pelaku kejahatan, melainkan masyarakat dengan kondisi finansial terbatas.

"Semua rekening yang dormant pasti milik orang yang tidak banyak uangnya. Ini kebijakan yang keliru," kata Jufri.

Ia menekankan bahwa saldo di rekening tersebut mungkin terlihat kecil, namun bagi pemiliknya, uang itu sangat berarti untuk kebutuhan darurat seperti biaya berobat atau penyambung hidup.

"Rekening-rekening itu isinya kecil-kecil, Rp5 jutaan. Tapi bagi orang miskin, itu uang penentu nasib dan masa depan mereka. Bisa jadi untuk berobat atau kebutuhan mendesak lainnya," ujarnya.

3. Logika Pemberantasan Judi Online Dipertanyakan

Alasan pemblokiran untuk memutus mata rantai judi online dinilai naif dan tidak logis.

Jufri Rahman berpendapat, rekening yang digunakan untuk judi online justru memiliki aktivitas transaksi yang sangat tinggi, bukan sebaliknya.

"Alasannya terlalu naif. Kalau judi online itu justru rekeningnya aktif terus. Transaksi jalan tiap hari, kayak trader," ucapnya.

Argumentasi ini mempertanyakan dasar analisis PPATK dalam mengidentifikasi rekening yang dicurigai.

Jika rekening judi online aktif, maka menyasar rekening yang tidak aktif atau dormant selama berbulan-bulan dianggap sebagai langkah yang tidak tepat sasaran.

4. Puluhan Juta Rekening Terdampak

Skala pemblokiran ini ternyata sangat masif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai membuka kembali blokir terhadap lebih dari 122 juta rekening dormant sejak Mei 2025.

Proses pembukaan dilakukan secara bertahap melalui beberapa termin.

"Satu batch kita buka pada minggu kedua Mei, lalu batch kedua dan seterusnya. Saat ini sudah sampai batch ke-17," ujar Ivan.