Ustad Das'ad Latif Geram: Rekening Diblokir Padahal Mau Bangun Masjid

Muhammad Yunus Suara.Com
Kamis, 07 Agustus 2025 | 18:36 WIB
Ustad Das'ad Latif Geram: Rekening Diblokir Padahal Mau Bangun Masjid
Ustad Dasad Latif. [Facebook Drs. H. Syamsuar, MSi]

Suara.com - Ustad Das'ad Latif menjadi korban kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK.

Dalam video pernyataannya, Ustad Das'ad Latif mengaku uang yang disimpan di salah satu bank pemerintah tidak banyak.

Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan masjid.

"Saya hari ini berencana bayar besi semen untuk pembangunan masjid. Tapi rekening saya diblokir, alasannya karena tidak aktif selama tiga bulan," kata Ustad Das'ad Latif, Kamis 7 Agustus 2025.

Das'ad latif berharap pemerintah membuat keputusan yang tidak menyusahkan rakyat kecil.

"Niat pemblokiran rekening bagus, tapi caranya tidak elegan. Melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat,"

Das'ad Latif menilai kebijakan ini bertentangan dengan kampanye pemerintah ke masyarakat agar gemar menabung.

Untuk apa masyarakat diajak menabung kalau rekeningnya diblokir.

"Saya menabung untuk membantu negara. Tapi rekening saya diblokir,"

Baca Juga: Sekda Sulsel Kritik Pemblokiran Rekening: Dosa Besar PPATK !

Das'ad latif berharap masalah ini jadi perhatian pemerintah dan tidak menganggap keluh kesahnya sebagai bentuk teror ke pemerintah.

Tapi sebuah masukan agar pengelolaan keuangan dan perbankan pemerintah lebih baik ke depan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman juga mengkritik kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurutnya, kebijakan tersebut salah sasaran dan justru menyasar masyarakat kecil yang menyimpan uang dalam jumlah terbatas.

Hal tersebut diungkapkan Jufri saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia di Sulawesi Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

"Semua rekening yang dormant pasti milik orang yang tidak banyak uangnya. Ini kebijakan yang keliru," kata Jufri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI