REGIONAL:
Suara.com - Kontroversi yang menyelimuti film animasi Merah Putih One for All seolah tak ada habisnya.
Setelah heboh karena waktu produksi kilatnya yang hanya dua bulan dan menuai cibiran tajam atas kualitasnya, kini muncul pertanyaan baru yang tak kalah penting dan membuat publik penasaran dari mana sebenarnya datangnya uang Rp 6,7 miliar sampai Rp 7 miliar untuk mendanai proyek secepat ini?
Di tengah industri yang butuh investasi puluhan hingga ratusan miliar untuk sebuah film berkualitas, angka Rp 6,7 miliar untuk produksi dua bulan tentu mengundang tanda tanya besar.
Siapakah 'sosok' yang berani menggelontorkan dana sebesar itu untuk sebuah proyek yang terkesan sangat terburu-buru?
Jawabannya ternyata bukanlah berasal dari satu studio animasi raksasa atau seorang investor tunggal.
Melansir sejumlah sumber, produser di balik film ini adalah Perfiki Kreasindo.
Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun ternyata mereka adalah pemain penting.
Perfiki adalah singkatan dari Persatuan Produser Film Indonesia, sebuah organisasi atau asosiasi yang menaungi para produser film di tanah air.
Ini adalah detail kunci yang mengubah segalanya.
Artinya, proyek ini kemungkinan besar tidak didanai oleh satu entitas bisnis, melainkan merupakan sebuah inisiatif kolektif dari para anggota asosiasi itu sendiri.
Dana Rp 6,7 miliar tersebut bisa jadi berasal dari kolektif, dana kas organisasi, atau sebuah model patungan (joint venture) di antara beberapa produser yang tergabung di dalamnya.
Ini baru perkiraan sementara.
Model pendanaan kolektif seperti ini bisa menjelaskan mengapa proyek ini memiliki urgensi yang tinggi.
Sebagai sebuah persatuan, mereka mungkin memiliki agenda atau misi khusus, seperti menunjukkan kemampuan industri lokal dalam memproduksi konten bertema nasionalisme dalam waktu singkat untuk menyambut momentum HUT ke-80 RI.
Lebih jauh, proyek yang mengusung tema kebangsaan yang kental seringkali membuka pintu kolaborasi dengan pihak lain.
Bukan hal yang aneh jika proyek semacam ini juga mendapat dukungan dalam bentuk sponsor dari berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) atau bahkan dukungan non-finansial dari lembaga pemerintah terkait yang berkepentingan untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme.
Jadi, sumber dana Rp 6,7 miliar ini bisa jadi strategi pendanaan kolektif dari sebuah organisasi profesi.
Namun, fakta ini justru melahirkan pertanyaan baru yang lebih mendalam: apakah keputusan untuk memproduksi film secara "gotong royong" dan terburu-buru ini merupakan langkah strategis, atau justru sebuah pertaruhan yang merusak reputasi para produser itu sendiri di mata publik yang kini semakin kritis?
TERPOPULER
