Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menggagas perlunya penerapan batas maksimal untuk belanja kampanye bagi setiap peserta pemilihan umum (Pemilu).
Menurutnya, langkah ini esensial untuk mengatasi salah satu akar masalah utama dalam politik nasional, yakni biaya kontestasi yang eksorbitan.
Gagasan ini dilontarkannya dalam diskusi bertajuk 'Dari Pembiayaan Partai hingga Kampanye Pemilu: Segudang PR Pembenahan Korupsi Politik' yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW).
Zulfikar menegaskan, selama ini regulasi pemilu lebih fokus pada pembatasan dana yang diterima, sementara sisi pengeluaran dibiarkan tanpa kontrol yang jelas.
Inilah celah yang menurutnya perlu segera ditutup.
"Kita mungkin ke depan berpikir juga harus membatasi yaitu spending (biaya kampanye). Selama ini kita kan enggak pernah membatasi spending, yang selama ini kita batasi itu penerimaan (dana kampanye)," kata Zulfikar dikutip Suara.com, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, urgensi pembatasan belanja ini tak terlepas dari siklus destruktif yang sudah menjadi rahasia umum.
Apalagi, mahalnya biaya kampanye memicu para kandidat terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal saat menjabat, tidak jarang melalui praktik korupsi.
Untuk itu, ia mendorong adanya kajian mendalam untuk menetapkan angka yang rasional sebagai batas belanja kampanye di setiap tingkatan kontestasi.
Baca Juga: Politik Uang Marak di Pileg: Muncul Usulan Hak Politik Dicabut Seumur Hidup, Pelapor Dapat Hadiah!
"Mungkin teman-teman ICW, dan Puskapol UI perlulah menghitung, biaya yang rasional itu berapa sih, untuk kabupaten, kota, untuk provinsi, untuk pusat berapa?" kata Zulfikar.
Sebagai gambaran, ia mengungkap biaya personal yang dikeluarkannya pada Pemilu 2019.
Saat kampanye tatap muka, ia menghabiskan dana Rp 13,5 juta.
"Tinggal dikalikan saja berapa kali tatap muka yang harus kita lakukan dalam rentang waktu masa kampanye itu," ujarnya.
Merujuk pada temuan lembaga survei, Zulfikar berpandangan bahwa kampanye paling efektif adalah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar model kampanye yang boros anggaran—seperti kampanye akbar dan pemasangan alat peraga secara masif—dihilangkan atau setidaknya dikurangi secara drastis.
"Kita ini kan dalam kampanye itu mestinya kan menampilkan figur, rekam jejaknya, kerjanya, karyanya, prestasinya gitu ya. Terus apa tawaran alternatif kebijakannya, apa harapan yang ingin diberikan. Bukan bagi-bagi sembako, atau bakti sosial, terus kampanye akbar, itu nggak perlu," ujarnya.
