Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, melancarkan kritik pedas terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), menyebutnya sebagai sebuah kemustahilan yang dipaksakan dan kegagalan yang lebih parah dari skandal Hambalang.
Dalam serangannya, Amien tidak hanya menyoroti aspek teknis dan finansial, tetapi juga melontarkan tudingan personal terhadap Presiden Joko Widodo.
Bagi Amien, proyek IKN adalah sebuah kesalahan fatal yang sejak awal tidak realistis.
Ia secara tegas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota secara hukum dan praktis tidak dapat dilaksanakan.
“Pemindahan ibu kota ini sudah jelas immposible, Undangnda- undangnya juga melanggar konstitusi, tapi tetap saja dilaksanakan,” ucapnya.
Untuk menggambarkan skala kegagalan IKN, Amien membandingkannya dengan proyek Hambalang yang pernah dikritik keras oleh Jokowi sendiri.
Ia mengingatkan kembali momen ketika Jokowi menunjukkan keprihatinannya atas proyek yang mangkrak tersebut.
“Pada 18 Maret 2016 Jokowi bilang merasa sedih Ketika melakukan sidak melihat proyek Hambalang mangkrak,” ujar Amien Rais, dikutip dari youtubenya, Senin (11/8/25). “Waktu itu Jokowi bicara bahwa ‘Harus diselamatkan’,” tambahnya.
Ironisnya, menurut Amien, Jokowi kini justru bertanggung jawab atas proyek yang ia anggap jauh lebih bermasalah.
Baca Juga: Resmi Dirilis, Buku Jokowi White Paper Karya Dokter Tifa, Roy Suryo dan Rismon, Dijual di Amazon
Serangan Amien kemudian merambah ke ranah personal saat ia menyinggung momen kunjungan Jokowi ke Hambalang yang ditemani Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
“Waktu itu Jokowi ditemani Menteri PUPR, sama – sama lulusan UGM bernama Pak Bas atau Basuki Hadimuldjono,” ujarnya.
“Cuma bedanya Kalau Pak Bas ijazah insinyurnya itu asli, tapi kalau ijazah Jokowi itu palsu,” ucapnya.
Menurut Amien, optimisme awal pemerintah untuk membangun ibu kota baru adalah sebuah kekeliruan besar karena meremehkan kompleksitas proyek.
“Mereka begitu Optimis dan mungkin tidak pernah menyangka bahwa membangun sebuah ibu kota di kawasan hutan dan perbukitan jauh lebih sulit dibandingkan membangun perumahan rakyat yang dia kerjakan selama ini,” urainya.
Keraguan Amien juga menyasar komitmen para investor, yang ia duga tidak sepenuhnya nyata.
“Kita tidak pernah tahu yang dikontrak IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak-kontrakan,” sebutnya.
Pada akhirnya, ia menempatkan seluruh tanggung jawab atas potensi kerugian negara pada pundak Jokowi.
“Uang negara yang dikuras Jokowi untuk membiayai IKN ini diperkirakan oleh ICW sekitar Rp 466 Trilliun,” ujarnya.
“Nah kegagalan IKN ini adalah tanggung jawab Jokowi,” imbuhnya.
Dengan pendirian yang teguh, Amien Rais menyerukan agar proyek ini dihentikan total.
“Sekarang lupakan untuk menyedot APBN dan meneruskan Pembangunan IKN yang sudah ditumbuhi rumput liar, ilalang dan tumbuh – tumbuhan liar lainnya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai IKN tidak layak menjadi ibu kota provinsi sekalipun.
“Dijadikan ibu kota Kaltim pun biaya perawatan tidak mungkin dibebankan pada APBD Kalimantan Timur,” tambahnya.
Sikap penolakan ini didasari oleh keyakinannya yang tidak goyah.
“Saya tetap berpendirian bahwa memang itu lupakan saja IKN, apalagi masih ada kezaliman IKN itu,” tegasnya.
Bagaimana Kelanjutan IKN di Pemerintahan Baru?
Di tengah kritik tajam dari Amien Rais, suara dari parlemen menyuarakan kekhawatiran yang berbeda.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, lebih menyoroti lambatnya progres pembangunan dan risiko proyek menjadi mangkrak setelah menelan anggaran fantastis.
Dengan dana sekitar Rp 115 triliun yang telah digelontorkan, Sudjatmiko mendesak Otorita IKN di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono untuk bekerja cepat dan cermat.
“Kami melihat kerawanan dalam Pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu Pembangunan asal kerja saja. Proses Pembangunan membutuhkan perhatian serius secara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan Masyarakat lokal, sesuai Visi Presiden Prabowo,” urainya.
