Komjak Turun Tangan, Desak Jaksa Segera Seret Silfester Matutina ke Penjara: Tak Perlu Tunggu PK!

Suara.com - Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Nurokhman menegaskan jaksa harus segera mengeksekusi terpidana Silfester Matutina yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, upaya Peninjauan Kembali atau PK tidak boleh menjadi alasan menunda eksekusi.

"Itu sudah inkrah, jadi harus dieksekusi. Meskipun ada PK, tidak menghalangi eksekusi," kata Nurokhman saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (12/8/2025).

Ia mengingatkan, jika eksekusi ditunda dengan alasan menunggu putusan PK, hal ini justru akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Bisa jadi semua terpidana minta eksekusi nunggu putusan PK. Kita berharap sebelum sidang PK sudah dieksekusi," tegasnya.

Karena itu, Komjak RI, kata Nurokhman, berencana mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertanyakan alasan belum dieksekusinya Silfester.

"Kami akan datang ke Kejari Jaksel, menanyakan problemnya di mana. Semoga dalam waktu tidak lama segera dieksekusi," katanya.

Roy Suryo Cs Ancam Lapor Jamwas 

Sebelumnya, kubu Roy Suryo Cs yang tergabung dalam tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengancam akan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Iwan Catur Karyawan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI. 

Laporan ini dilayangkan lantaran Kejari Jakarta Selatan tak kunjung mengeksekusi Silfester Matutina yang telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK.

“Kami punya rencana, perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas dan Jambin Kejaksaan Agung RI. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Silfester Matutina belum melakukan eksekusi sama sekali,” kata anggota tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Abdul Gafur Sangadji di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Menurut Gafur, tak ada alasan bagi Kejari Jakarta Selatan tak mengeksekusi Silfester. Terlebih perkara ini telah inkrah sejak 2019 lalu.

“Ini soal political will. Mau atau tidak kejaksaan mengeksekusi putusan? Karena ini bukan lagi alasan yuridis,” tegasnya.

Geruduk Kejari Jaksel

Roy Suryo bersama Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis sempat mendatangi Kejari Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025. Mereka menyerahkan surat permohonan agar Silfester segera dieksekusi.

"Yang bersangkutan sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan masuk ke dalam ruang penahanan atau lembaga pemasyarakatan. Ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Roy Suryo.

Roy menilai hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap Silfester yang dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. 

"Kalau sudah inkrah, harus dieksekusi," tegas Roy Suryo. 

Sementara itu, Silfester mengklaim persoalan hukum dengan JK telah selesai secara damai.

"Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik," ujar Silfester di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Kejaksaan Agung RI sempat mengklaim akan mengeksekusi Silfester. Namun hingga kekinian eksekusi tersebut tak kunjung dilaksanakan.