REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, angkat bicara mengenai lesunya omzet pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.
Penurunan drastis ini merupakan imbas dari mencuatnya kasus beras oplosan yang diduga melibatkan BUMD pangan, PT Food Station Tjipinang Jaya.
Menanggapi keluhan tersebut, Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk menentukan langkah penanganan yang paling efektif.
"Ya, nanti kita lihat," kata Rano di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).
Ia tidak menampik kemungkinan bahwa proses hukum yang menimpa PT Food Station sangat berpotensi memukul daya jual para pedagang di pasar yang juga dikelola oleh BUMD tersebut.
"Mungkin saja (berdampak pada omzet pedagang). Nanti kita lihat," ujarnya.
Anjlok dan Aktivitas Pasar Merosot
Sebelumnya, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika pada Senin (11/8/2025) mengungkap skala sebenarnya dari krisis ini.
Sejumlah pedagang di PIBC melaporkan penurunan omzet penjualan yang signifikan, berkisar antara 20 hingga 50 persen, sejak kasus beras oplosan menjadi sorotan publik.
"Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6-10 ton beras per hari," sebut Yeka dalam keterangan tertulisnya.
Data dari pengelola PIBC memperkuat temuan ini, menunjukkan perbandingan aktivitas pasar antara periode 1–10 Juli 2025 dan 1–10 Agustus 2025 yang menurun tajam.
Tercatat, jumlah beras yang masuk ke pasar anjlok 22,97 persen, sementara volume beras yang keluar dari pasar juga turun sebesar 20,84 persen.
Harga Naik, Pekerja Terpukul
Kelesuan perdagangan ini tidak hanya berhenti pada angka penjualan. Harga beras di tingkat konsumen juga ikut terkerek naik.
Laporan Ombudsman mencatat harga beras termurah kini dijual Rp13.150 per kilogram, dan yang termahal mencapai Rp14.760 per kilogram.
Angka ini menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar Rp200 dalam dua pekan terakhir.
Sektor tenaga kerja menjadi korban berikutnya dari krisis ini.
Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat (KJPBM) PIBC melaporkan data yang mengkhawatirkan.
Sebab dari total 1.200 anggota, sekitar 80 persen di antaranya kini tidak lagi bekerja karena volume pembelian beras yang anjlok drastis.
"Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja," tegas Yeka.
Dalam sidak yang sama, Yeka juga menyoroti temuan lain di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya.
Ia menemukan bahwa stok beras untuk program Pangan Subsidi dalam kondisi kosong, dengan penyaluran terakhir tercatat pada 9 Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh menghambat kewajiban Pemprov DKI dalam menyalurkan pangan bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
TERPOPULER
