Suara.com - Politikus PDIP, Beathor Suryadi buka-bukaan dalam podcast Pakar Hukum, Refly Harun soal ijazah Presiden ke – 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Beathor merasa bahwa banyak orang – orang pintar di Indonesia yang kini pasrah dengan kasus tersebut.
“Lantas kita 280 juta ini banyak profesor, banyak doctor, banyak jenderal, banyak sarjana, kok bisa menerima begitu saja,” ujar Beathor, dikutip dari youtube Refly Harun, Rabu (13/8/25).
“Jadi maksud saya stop lah gitu,” tambahnya.
Beathor berharap semuanya segera usai, pasalnya masalah tersebut terlalu runyam.
Tak hanya berhenti di Jokowi, kini putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga tak beres.
Ketidakberesannya itu akhirnya mengundang surat permohonan pemakzulan dari para Purnawirawan TNI.
Namun, menurut Beathor Gibran tidak seharusnya dimakzulkan, melainkan Jokowi yang harus menarik mundur dengan sendirinya.
“Para Purnawirawan itu kan mencari jalan kesana dengan cara Pemakzulan. Saya sudah hitung hari hingga waktu, saya lebih memilih Jokowi menarik mundur anaknya. Karena itu juga sesuatu yang lebih mudah,” urainya.
Baca Juga: MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pasal Perintangan Penyidikan, Begini Kemauan Hasto PDIP
Beathor mengatakan jika kasus seperti Gibran tersebut dibiarkan justru akan berbahaya dan merugikan banyak orang.
“Karena kalau kita datang lagi ke MK, kita minta MK mencari jalan. Karena kalau ini kita biarkan, sepertinya negara ini Kumpulan orang – orang bodoh dan tolol,” ujarnya.
“Profesor, doctor, SH, MA, kok bisa menjebol Konstitusi gitu lo. Kan Konstitusi itu bisa dirombak oleh Presiden dan DPR. Mereka boleh bangga baca seribu buku, tapi lupa tidak baca buku Forboden. Buku Forboden itu aturan – aturan pelarangan – pelarangan semua,” tambahnya.
Beathor terang – terangan bahwa pihaknya berani speak up soal kecurangan Jokowi maupun Gibran lantaran memiliki data.
Ia bahkan berani menyebut soal Pasar Pramuka lantaran sudah memiliki banyak bukti setelah melakukan investigasi.
“Orang berani speak up itu kan karena punya kekuatan data. Kalau dia asal berani terus berbalik kan jadi repot,” ucapnya.
“Nah jadi saya merasa cukup data, terus saya sudah melakukan investigasi, sudah bertemu dengan beberapa orang. Maka saya punya keyakinan ini (ijazah) di Pasar Pramuka. Ditambah dengan info munculnya orang – orang itu, “ini punya saya, saya punya kios”, “saya sahabat Jokowi” “Saya ini, saya itu” nah kan sudah selesai,” sambungnya.
Beathor mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan ijazah milik Jokowi, menurutnya sudah seharusnya Jokowi meminta maaf.
Beathor kemudian berharap agar kedepannya negara ini tidak dikuasai secara ugal – ugalan oleh keluarga Jokowi.
“Apapun yang terjadi terhadap ijazah itu, Jokowi minta maaf karena dia sudah selesai kekuasaannya,” ucapnya.
“Tapi kita mohon janganlah negara ini dikuasai terus – menerus oleh keluarganya Jokowi. Artinya Jokowi tidak punya berkas, sekarang dilanjutkan dengan Gibran enggak punya berkas,” tambahnya.
Siapa Beathor Sebenarnya?
Pernyataan kontroversial soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur membuat nama Beathor Suryadi menjadi viral.
Beathor memiliki nama Panjang Bambang Beathor Suryadi. Ia adalah seorang aktivis dan pengacara yang kerap terlibat dalam kasus politik maupun hukum.
Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila pada 1980 an, sosok Beathor adalah sosok yang kritis terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto.
Dalam dunia politik, Beathor merupakan salah satu pendiri Relawan Penggerak Demokrasi (REPDEM), sebuah sayap dari PDI Perjuangan, dan pernah duduk sebagai anggota DPRD Lampung serta DPR RI menggantikan almarhum Taufik Kiemas.
Sikap Beathor yang kritis menjadikan ‘label’ sosok kontroversial melekat pada dirinya. Seperti baru – baru ini ia mencuri perhatian publik dengan pernyataannya yang menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka jelang Pilgub DKI Jakarta pada 2012 silam.
Kontributor : Kanita