Suara.com - Pemerintah daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, disarankan segera mengubah pendekatan komunikasi politik dengan rakyatnya pasca didemo besar-besaran oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati.
Alih-alih bertahan dengan gaya kepemimpinan top-down, para elit daerah Pati disarankan melakukan “jemput bola” dengan menghampiri dan mendengarkan langsung aspirasi warganya.
Pendekatan ini bukan sekadar formalitas menerima masukan, tetapi mendengar secara aktif dan disertai empati.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyampaikan pemerintah yang secara aktif berarti benar-benar memahami pesan dan kegelisahan masyarakat, lalu menggunakannya sebagai bahan merumuskan solusi yang tepat dan objektif.
"Mereka harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu mendengarkan suara rakyat, karena bagaimanapun yang memiliki Pati itu adalah rakyat Pati itu sendiri," kata Jamiluddin kepada Suara.com dihubungi Kamis (14/8/2025).
"Karena itu semua elit daerah Pati itu semuanya haruslah mengarahkan perhatiannya pada aspirasi dengan filosofis, dengarkanlah," katanya menambahkan.
Ia menekankan, masyarakat Pati memiliki hak penuh atas daerahnya, sehingga wajar jika mereka ingin terlibat dan suaranya diakomodasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang lahir dari reformasi menuntut keterbukaan dan respons cepat terhadap aspirasi publik.
"Jadi di sini mereka jemput bola, mendengarkan sungguh-sungguh apa sih yang mau diinginkan rakyat, sehingga mereka dari sana lah memformulasikannya untuk penyelesaian yang lebih jernih dan objektif secara politis," tuturnya.
Gelombang protes di Pati, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi para pemimpin daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Geger Pajak PBB-P2 Cirebon Naik 1000 Persen, DPRD Buka Suara
Jika kepala daerah terus mengabaikan aspirasi publik dan mempertahankan sikap arogan, potensi gejolak serupa di wilayah lain akan semakin besar.
