Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, mengambil langkah konkret untuk merespons keluhan masyarakat terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
DPRD secara resmi merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 dengan menurunkan tarif dasar maksimal PBB dari 0,5% menjadi 0,3%.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menjelaskan bahwa poin krusial yang direvisi adalah penyesuaian tarif dasar untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp3 miliar.
"Poin penting yang kami revisi adalah terkait dengan Pasal 9 dalam perda tersebut. Bahkan bisa saja tarifnya menjadi 0,25 persen. Ini bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat," kata Harry, Kamis (14/8/2025).
Ia menambahkan, revisi perda ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada bulan September tahun ini. Langkah ini dilakukan setelah adanya lonjakan PBB yang terjadi pada tahun 2024, yang disebabkan oleh penyesuaian NJOP yang telah stagnan selama 12 tahun.
Pembahasan PBB belakangan ramai karena ada banyak daerah yang menaikkan tarif hingga warga Pati yang kemarin (13/8) bergerak bersama meminta Bupati untuk mundur karena berbagai kebijakan yang dianggap tidak relevan.
Penyesuaian NJOP tersebut menyebabkan harga tanah di beberapa lokasi strategis Kota Cirebon melonjak drastis. Harry mencontohkan, di Jalan Siliwangi, nilai tanah per meter melonjak tajam dari sebelumnya Rp3 juta menjadi belasan juta rupiah, sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat pun ikut naik secara signifikan.
Dengan menurunkan tarif dasar, DPRD berharap dapat meringankan beban finansial masyarakat akibat penyesuaian NJOP yang telah lama tidak diperbarui.
"Kenaikannya ada cukup tinggi, walaupun tidak di semua lokasi. Ini murni karena NJOP naik," ujarnya, dikutip dari Antara.
Ia menuturkan untuk meringankan beban masyarakat, pada tahun 2024 pemerintah daerah bersama DPRD memberikan diskon PBB-P2 hingga 50 persen, bahkan sempat 70 persen.
Harry menyampaikan rencana revisi perda sudah bergulir sejak 2024, namun tertunda akibat gugatan masyarakat terhadap perda tersebut yang baru diputus pada akhir tahun.
"Begitu gugatan selesai, kami langsung memasukkannya ke Prolegda 2025 pada November 2024," katanya.
Ia menegaskan perubahan perda akan fokus pada pengaturan tarif dasar PBB-P2 agar kenaikan pajak tidak terlalu besar, dengan simulasi perhitungan bersama pemerintah kota.
Penentuan NJOP tetap menjadi kewenangan pemerintah kota, sedangkan DPRD mengatur tarif dasar yang menjadi acuan penghitungan pajak.
"Kesepakatan ini sudah dibicarakan bersama perwakilan masyarakat, termasuk komunitas Pelangi. Semua setuju tarif maksimal 0,3 persen," ujarnya.
TERPOPULER
