Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menegur langsung Bupati Pati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati.
Persoalan ini berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati kemarin yang meminta Sudewo mundur dari jabatannya. Setelah penolakan ramai, Tito mengaku langsung menghubungi Sudewo dan Luthfi untuk menanyakan mekanisme penentuan PBB.
"Saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” ujar Tito di Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).
Saat menghubungi Sudewo dan Luthfi, Tito mengingatkan agar kebijakan pajak daerah tidak diterapkan secara mendadak dan tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi warga.
“Menyampaikan bahwa, sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut,” jelasnya.
Kini, kebijakan menaikkan PBB 250 perswn telah dibatalkan. Tito berharap keputusan ini bisa sedikit menenangkan warga Pati.
“Nah, kita berharap dengan dicabut, sudah lah. Sekarang, ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu,” katanya.
Menurut Tito, rencana kenaikan PBB di daerah tidak perlu melalui Kemendagri karena sesuai undang-undang, penetapan tarif merupakan kewenangan bupati atau wali kota dengan konsultasi kepada gubernur.
“Peraturan dari bupati mengenai tarif NJOP dan PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang mereview adalah gubernur. Makanya, gak sampai ke saya ya, tapi gubernur,” ucapnya.
Baca Juga: Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
Merespons polemik di Pati, Tito juga bakal menggelar rapat dengan para kepala daerah untuk memetakan daerah lain yang mengalami kenaikan PBB.
“Saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pajak dan retribusi harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja,” pungkas Tito.
