Infografis
Suara.com - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang fantastis, mencapai hingga 1000 persen di Kota Cirebon, telah menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menolak keras Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, yang dinilai sangat memberatkan perekonomian.
Menurut juru bicara paguyuban, Hetta Mahendratisaat, penolakan ini sudah disuarakan sejak tahun lalu melalui berbagai aksi, termasuk demonstrasi dan pengajuan protes ke DPRD, namun aspirasi mereka seolah tidak pernah didengar secara serius.
Masyarakat Cirebon berharap pemerintah daerahnya dapat mencontoh langkah yang diambil oleh Pemkab Pati, Jawa Tengah, yang berhasil membatalkan kenaikan PBB sebesar 250 persen setelah adanya protes massal.
Hetta menekankan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah mendengarkan aspirasi rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang menyulitkan. Situasi ini menempatkan Walikota Cirebon, Effendi Edo, sebagai tokoh sentral yang disoroti publik, di tengah pusaran kontroversi tersebut.
Menanggapi hal ini, Walikota Effendi Edo mengaku telah memulai pembahasan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024. "Kami sudah membahas kembali Perda Nomor 1 Tahun 2024 soal kenaikan PBB yang dikeluhkan warga," ujar Edo, pada Kamis (14/8/2025) lalu.
Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang meninjau ulang perda tersebut, khususnya terkait persentase kenaikan PBB yang memicu protes keras dari warga Kota Cirebon.
Profil dan Rekam Jejak Walikota Cirebon Effendi Edo
Effendi Edo, yang baru menjabat sebagai Walikota Cirebon untuk periode 2025–2030, menjadi sosok yang paling disorot dalam polemik ini. Ia terpilih pada Pemilihan umum Walikota Cirebon 2024, berpasangan dengan Siti Farida Rosmawati.
Baca Juga: Daftar Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan: Amuk Warga Pati Jadi Puncak Gunung Es
Sebelum terjun ke dunia politik, Edo memiliki karier yang cemerlang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan dan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006.
Kariernya di PNS dimulai sejak tahun 1986 di Departemen Perhubungan RI dan ia juga pernah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Soeharto.
Namun, ia kemudian memilih untuk melepaskan karier tersebut. Effendi Edo adalah adik dari mantan Walikota Cirebon, almarhum Ano Sutrisno, dan juga aktif sebagai Ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kota Cirebon.
Sebagai kader Partai Golkar, langkah politik Effendi Edo juga memiliki rekam jejak yang menarik. Pada Pilwalkot Cirebon 2018, ia sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota namun kalah dari calon petahana. Pada Pilwalkot 2024, Edo berhasil mengalahkan calon petahana saat itu, Eti Herawati, yang pernah menjadi wakil dari kakaknya, Ano Sutrisno.
Perlu diketahui, gelombang protes terhadap kenaikan PBB di Kota Cirebon sebenarnya sudah terjadi lebih dulu dibandingkan di Pati. Warga Cirebon telah berulang kali menyuarakan keberatan mereka atas kenaikan PBB yang berlipat-lipat.
Biodata Effendi Edo
Nama: Effendi Edo
Tanggal Lahir: 25 April 1965
Akun Instagram: https://www.instagram.com/effendiedo65/
Riwayat Pendidikan:
SDN Kebon Baru 5 Kota Cirebon (1972-1978)
SMP Negeri 2 Cirebon (1978-1981)
SMA Negeri 1 Cirebon (1981-1984)
S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Bandung (2004-2008)
S2 Universitas Langlangbuana Bandung (2009-2011)[1]
Riwayat Organisasi dan Jabatan:
Wakil Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Barat (2016-2021)
Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Cirebon (2018-2023)
Anggota Partai Golkar (2018-2025)
Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Cirebon (2023-2028)
Ketua DPD LPM Kota Cirebon (2023-2028)
Ketua DPD P3JI (Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia Provinsi Jawa Barat) (2023-2028)
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Cirebon (2020-2025)[1]
Kontributor : Rizqi Amalia
