Suara.com - Drama pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, kini merembet ke panggung nasional dan membuat elite politik di Senayan berbeda pendapat. Di satu sisi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi lampu hijau dan menyebut proses pemakzulan sudah di jalur yang tepat. Namun di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda justru meminta agar proses tersebut tidak dilanjutkan.
Rifqinizamy Karsayuda menilai, kerusuhan di Pati tidak harus berakhir dengan pemakzulan. Menurutnya, masih ada ruang bagi Bupati Sudewo untuk memperbaiki diri, mengingat masa jabatannya yang belum genap satu tahun.
"Menurut pandangan saya, kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap Bupati," kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Ia menyarankan agar DPRD setempat lebih fokus pada fungsi pengawasan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru.
"Waktu 1 tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik," ujarnya.
Sikap Ketua Komisi II ini sangat kontras dengan pandangan pimpinannya di DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian Partai Gerindra ini justru menilai langkah DPRD Pati membentuk Pansus pemakzulan sudah tepat.
"Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco di hari yang sama.
Dasco bahkan menegaskan akan terus memantau perkembangan proses pemakzulan tersebut.
"Kita akan monitor perkembangannya," ujarnya.
Berawal dari Amukan Warga Akibat Pajak Naik 250 Persen
Berbeda sikap elite politik di Senayan ini merupakan buntut dari kerusuhan brutal di Pati pada Rabu (13/8/2025). Amarah ribuan warga meledak akibat kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Puncaknya, Sudewo yang mencoba menemui massa dari atas kendaraan taktis justru dihujani lemparan botol dan sampah, meskipun ia sempat menyampaikan permintaan maaf. Insiden inilah yang mendorong DPRD Pati mengambil langkah tegas membentuk Pansus Pemakzulan.
TERPOPULER
