Infografis
Dominasi Awal Oposisi: Dengan kursi terbanyak, PDIP jelas akan mendominasi komposisi dan arah kerja Pansus Hak Angket.
Mereka akan leluasa memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan membangun narasi pelanggaran yang dilakukan oleh bupati.
Ujian Soliditas Koalisi Sudewo: Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi koalisi pendukung pemerintah.
Lobi-lobi politik akan berjalan intensif.
Jika PDIP berhasil 'menggoyang' satu atau dua partai dari koalisi Sudewo, maka posisi bupati akan semakin lemah.
Sebaliknya, jika koalisi tetap solid, mereka bisa menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus di rapat paripurna selanjutnya.
Bukan Sekadar Voting: Perlu diingat, pemakzulan kepala daerah tidak berhenti di DPRD.
Jika paripurna DPRD menyetujui usulan pemberhentian, prosesnya akan berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji secara yuridis.
MA akan memutuskan apakah bupati terbukti melanggar hukum, seperti sumpah/janji jabatan atau peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Selain Pati, Sederet Daerah Ini Juga Jadi Korban Kenaikan PBB
Kesimpulan Prediksi: Sulit, tapi Bukan Mustahil.
Peluang pemakzulan tetap terbuka jika Pansus berhasil menemukan bukti pelanggaran yang tak terbantahkan dan soliditas koalisi pendukung Sudewo retak di tengah jalan.
Namun, jika ini hanya manuver politik tanpa dasar hukum yang kuat, langkah ini akan berhenti di level DPRD atau dimentahkan oleh MA.
Suara Publik Terbelah: Antara Harapan Perbaikan dan Kekhawatiran Stabilitas
Gelombang pelengseran ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat dan aktivis di Pati.
Menurut Ahmad Fauzi, seorang aktivis dari Gerakan Masyarakat Pati Peduli, langkah DPRD sudah tepat.
